Ahad, 25 Mei 2025. 01:33 WIT.
HAL-TENG — PERS TIPIKOR ID. Proyek air bersih yang seharusnya menjadi solusi kebutuhan dasar warga Desa Aer Salobar, Kecamatan Weda Selatan, kini justru memunculkan pertanyaan besar. Proyek dengan nilai kontrak hampir Rp200 juta ini sudah menghabiskan lebih dari setengah anggaran, namun tak memberi setetes pun air bersih bagi masyarakat.
Hasil pemantauan Pers Tipikor Aidi pada 24 Mei 2025 memperlihatkan fakta mencengangkan: fasilitas bangunan tampak terbengkalai, jaringan distribusi air tidak berfungsi, dan warga sama sekali belum menikmati manfaat proyek.
Proyek tersebut adalah Paket 2 Air Bersih dengan penyedia CV Fikram Putra, sesuai kontrak nomor: 640/95/SPK-PAB2/DPKPP-HT/2023, tertanggal 25 Oktober 2023, dengan nilai kontrak sebesar Rp199.350.000.
Berdasarkan dokumen resmi, realisasi pembayaran anggaran dilakukan dalam dua tahap berikut:
1. Uang Muka: SP2D Nomor: 7381/SP2D-LS/PK-3/4.4.1.2/HT/2023Tanggal: 16 November 2023 Jumlah: Rp59.805.000
2. Termin I: SP2D Nomor: 9821/SP2D-LS/PK-3/4.4.1.2/HT/2023Tanggal: 29 Desember 2023 Jumlah: Rp59.805.000
Total realisasi pembayaran hingga akhir 2023: Rp119.610.000, atau 60 persen dari nilai kontrak.
Namun, di balik angka-angka itu, ditemukan fakta yang lebih mencengangkan: proyek ini dikerjakan oleh dua pihak berbeda di lokasi yang sama. Bagian depan dibangun oleh salah satu kontraktor yang memakai penyedia Cv. Fikram Putra. Sedangkan bagian belakang? Berdasarkan informasi dari lapangan dan sumber terpercaya, pekerjaan tersebut justru diduga kuat dikerjakan oleh Kepala Desa Aer Salobar sendiri, Suharjoni Suaib.
Dugaan pun mencuat: apakah sang kades bertindak sebagai kontraktor bayangan? Jika benar, ini merupakan bentuk konflik kepentingan yang serius, sekaligus pelanggaran atas prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya kontraktor bagian depan yang hadir untuk klarifikasi. Sedangkan Suharjoni Suaib tidak hadir dan diduga hanya mengutus seorang warga sebagai pengganti. Fakta ini menjadi salah satu temuan resmi BPK.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Halmahera Tengah serta Kepala Desa Aer Salobar, belum memberikan pernyataan resmi meski telah dikonfirmasi oleh Pers Tipikor.id.
Kini publik pun bertanya: Mengapa proyek ini tidak selesai meski dana sudah cair? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Dan benarkah Kades Aer Salobar menyamar sebagai pelaksana proyek demi keuntungan pribadi?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan terungkap melalui pengusutan tuntas oleh aparat penegak hukum. (Editor: Rosa).
