Selasa, 6 Juli 2026. 00:15 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID – Gelombang aksi yang dilakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan, kembali menyoroti persoalan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar gaji aparatur.
Fenomena tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa ruang fiskal sejumlah daerah semakin menyempit. Salah satu faktor yang disebut berpengaruh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Menanggapi kondisi itu, Sidik sebagai putra daerah Maluku Utara jebolan UMM-Malang 2017, menilai pemerintah daerah di Maluku Utara perlu mulai membangun kekuatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui hilirisasi komoditas unggulan, khususnya sektor rempah-rempah.
Menurutnya, daerah dengan ruang fiskal yang kuat umumnya memiliki sumber PAD yang mampu menopang belanja daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Halmahera Tengah yang saat ini memiliki kapasitas fiskal lebih baik karena ditopang aktivitas hilirisasi industri pertambangan nikel.
“Namun, daerah yang memiliki potensi besar di sektor rempah seperti kelapa atau kopra, cengkeh, dan pala juga sesungguhnya memiliki peluang yang sama apabila komoditas tersebut diolah di daerah sendiri sebelum dipasarkan atau diekspor,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini sejumlah daerah di Maluku Utara, seperti Tidore Kepulauan, Ternate, dan beberapa wilayah di Pulau Halmahera, dikenal sebagai penghasil rempah. Akan tetapi, sebagian besar komoditas tersebut masih dipasarkan ke Kota Manado, Sulawesi Utara, yang telah berkembang sebagai pusat perdagangan, pengolahan, dan ekspor kawasan timur Indonesia.
Menurut Sidik, posisi Manado sebagai pusat hubungan ekonomi didukung oleh sejumlah faktor, antara lain akses pelayanan internasional, keberadaan industri pengolahan atau hilirisasi, serta konektivitas penerbangan internasional yang memperkuat rantai distribusi dan ekspor.
Ia juga mengutip data yang menyebutkan bahwa pada 2020 terjadi ekspor biji pala sebanyak 43,5 ton ke Vietnam dengan nilai sekitar 149 ribu dolar Amerika Serikat.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan apabila proses pengolahan dilakukan di Maluku Utara.
“Kalau bahan bakunya berasal dari Maluku Utara, seharusnya nilai tambahnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah daerah di Maluku Utara,” katanya.
Selain itu, ia menilai Maluku Utara memiliki modal geografis yang memadai untuk membangun industri hilirisasi. Keberadaan pelabuhan, bandar udara, serta kawasan daratan yang luas di Sofifi dinilai dapat menjadi penunjang distribusi logistik dan pengembangan kawasan industri.
Ia berpendapat, peningkatan konektivitas pelayaran dan penerbangan juga akan memperkuat rantai pasok industri rempah sekaligus membuka peluang ekspor langsung dari Maluku Utara tanpa harus bergantung pada daerah lain.
Menurutnya, hilirisasi rempah tidak hanya meningkatkan nilai jual produk ekspor, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis ekonomi daerah, dan pada akhirnya memperkuat PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
“Hasil rempah kita jika dihilirisasi, diolah dari tanah kita dan di tanah kita sendiri, akan berdampak positif terhadap fiskal daerah. Kita harus mengolah apa yang sudah kita miliki agar menjadi kekuatan ekonomi daerah,” tegas Sidik.
(Editor: Rosa)
