Rabu, 15 November 2023.17:37 WIT.
HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID. Untuk mengantisipasi peningkatan harga sembako di pasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah beberapa waktu lalu mengelar pasar murah yang berpusat di Desa Fidijaya Kecamatan Weda pada 11/11/ 2023.
Akan dalam pelaksanaan operasi pasar murah dengan cara itu dinilai masyarakat tidak efetif untuk menekan lajunya inflasi.
Pasalnya hal ini terungkap sejumlah keluhan yang ramai di sejumlah beranda Facebook seperti salah satu akun facebook yang di posting ke Group Nuansa Halmahera Tengah, “Yang jualan kios-kios tuh jangan ambe banyak-banyak baru jual ulang, pasar murah itu biarlah torang masyatakat biasa dong beli untuk makan hari-hari, kong kios-kios ngoni angkat sampe baru jual ulang itu seee”!.
Akun ini juga mengatakan, “Pasar murah ni boleh ka tarada prioritaskan masyarakat kalangan menengah ke bawah”.
Akun atas nama Hasiruddihasan
juga mengatakan, Pasar murah yang di gelar di weda, itu di peruntukan untuk umum atau masarakat menengah ke bawah, soalnya kalau kita lihat, banyak juga yang dari masarakat menengah ke atas ba antri. Trus ada stekmen yang muncul katanya orang buton tara bisa dapa, trus kemarin banyak orang buton yang ba antri ngoni kasi itu bagaimana. Maaf hanya numpang tanya. Mohon di jelaskan.
Ada lagi yang mengatakan, sobagus skali pasar murah yang di lakukan oleh pemerintahan Pj untuk rakyat Halmahera tengah.
Tapi setidaknya manfaatkan keamanan POLPP. Biar terarah dann teratur, sebab akibatnya, barang banyak yang tercecer dan hilang.
Mengetahui fenomena tersebut, Husen Ismail mengatakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam upaya pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dalam menekan laju inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat, di nila sangat tidak efektif, ujar anak muda yang selalu tampil kritis.
“Menurutnya, dalam menjaga keterjangkauan, pasar murah yang dilakukan Pemerintah Daerah saat ini, terdapat kecolongan, hal ini karena, untuk beras saja masyarakat harus mengantri dan berdesakan, seharusnya Pemerintah Daerah memberi ruang bagi Pemerintah Desa setempat agar sesuai data Desa bisa terkontrol bagi masyarakat yang berbelanja, jelasnya.
Katanya lagi, masalah klasik yang terjadi adalah saat pasar murah digelar ada pedagang yang turut berbelanja. Olehnya itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Pj Bupati harus mengevaluasi kembali penerapan pasar murah tersebut, karena hal ini kalau tidak dievaluasi bagaimana nantinya
dengan stabilisasi harga bisa terjaga dengan baik setelah selesai pasar murah digelar, tutupny. (Rosa).
