Rabu,15 November 2023.22:34 WIT.
HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID. Terkait pemberitaan media Tipikor.id tanggal 15 Nopember 2023, terkait komentar masyarakat yang menilai bahwa gerakan pangan murah yang dilaksanakan sepekan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Tengah dinilai tidak efektif tekan inflasi adalah merupakan hal yg keliru dan merupakan pemikiran yg sangat dangkal.
Hal ini disampaikan kadis perindagkop dan UKM Kabupaten Halmahera Tengah Ahmadiarsyah, ST, M.Sc sekembalinya dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Wairoro Indah Kecamatan Weda Selatan.
Menurutnya, unggahan status di medsos yang mengatakan bahwa GPM harus mengutamakan masyarakat menengah ke bawah menandakan pemilik akun tersebut telah gagal paham, ujarnya.
Yang jelas kita harus bisa membedakan substansi bantuan beras gratis dengan sasaran masyarakat kategori sangat miskin, miskin dan rentan miskin dibandingkan dgn Gerakan Pangan Murah yang belaku untuk masyarakat umum tanpa membedakan status sosial, suku etnis maupun agama, ungkapnya.
Lebih lanjut Kadis Perindakop menegaskan bahwa tidak ada pedagang kios yang melakukan pembelian dalam jumlah besar dan menjual kembali kepada masyarakat, semua masyarakat membeli sembako dalam jumlah terbatas untuk semua komoditas, bebernya.
Terkait degan informasi unggahan di medsos dengan akun Facebook Hasarudinhasan, “bahwa masyarakat Buton tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian pangan murah juga merupakan informasi sesat, karena siapa pun dia selama merupakan warga Halmahera tengah maka dia juga mempunyai hak untuk menikmati seluruh program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, jelasnya.
Tambahnya lagi, apalagi gerakan pangan murah ini adalah arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri pada rakor inflasi tanggal 6 Nopember dan dipantau langsung oleh Tim Irjen Kemendagri yang hadir secara langsung di Kabupaten Halmahera Tengah.
Skema gerakan pangan murah ini juga dilakukan melalui kolaborasi antara distributor besar dengan para pedagang kecil, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan omzet para pedagang eceran dan menaikkan tingkat konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan dapat menurunkan inflasi di daerah kabupaten Halmahera tengah.
Selain itu untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) sendiri sesuai hasil perhitungan hingga Minggu kedua Nopember berada di angka -2,01 atau dapat diartikan bahwa Halmahera tengah sekarang harga pangan sangat terkendali atau deflasi, oleh karena itu, Ahmadiarsyah mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung seluruh program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pj Bupati Ikram Malan Sangadji dengan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat
melalui postingan unggahan facebook yang proporsional dan akurat serta tidak menyerang pemerintah tanpa ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, harapnya.
Lebih lanjut kadis menegaskan Pemerintah daerah tidak anti kritik sepanjang informasi yang disampaikan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kadis Perindagkop dan UKM menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya penggiat sosial media, untuk lebih bijak dalam mengelola status karena saat ini ada UU ITE yang dapat menjerat para penggiat sosial media dengan hukuman pidana apabila ada pihak yg merasa dirugikan, tegasnya.
Lebih jelasnya lagi, gerakan pangan murah ini dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi harga pangan ditengah bencana kekeringan El Nino yang melanda dunia secara global dan menyebabkan kelangkaan dan kemahalan harga beras yang dikuatirkan dapat memicu naiknya harga pangan yang lain sehingga inflasi susah untuk dikendalikan.
Dengan berbagai program termasuk juga penanggulangan kemiskinan sepanjang tahun 2023 yang dilakukan oleh Pemda telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 12% menjadi 6,74% dan ini harus diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat Halmahera tengah, tutupnya mengakhiri. (Rosa).
