Home / Daerah / Nasional / Regional

Selasa, 18 November 2025 - 12:50 WIB

Bupati Halmahera Tengah Hadiri Rakorendal Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2025 di Bogor.

Selasa, 18 November 2025.13:48 WIT.

HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, yang digelar pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.

Kegiatan strategis ini dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chineseago, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Acara juga dihadiri para gubernur, bupati/wali kota dari wilayah perbatasan, serta perwakilan kementerian terkait.

Rakorendal 2025 menekankan penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kawasan perbatasan diarahkan menjadi “beranda depan” Indonesia yang kuat secara politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan visi pengelolaan kawasan perbatasan 2025–2029, yakni mewujudkan kawasan perbatasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif. Hal ini dilakukan melalui penguatan pertahanan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menegaskan komitmen daerahnya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penguatan kawasan perbatasan.

“Halmahera Tengah memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kami siap mendukung peningkatan infrastruktur, keamanan, dan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Ikram. Beliau menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya soal kedaulatan, tetapi juga menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

BNPP menargetkan Rakorendal 2025 menghasilkan rumusan arah kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, guna memperkuat daya saing nasional serta posisi Indonesia di garis terdepan wilayah kedaulatan negara.

READ  Dinilai Gagal Selesaikan Masalah Lingkungan, Mendagri Diminta Tak Perpanjang SK Bupati.

(Editor: Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

Terciduk di Weda Tengah: Pekerja Perusahaan Pakai Kendaraan Dinas DG 2198 SP.

Daerah

TNI AL Gelar Bhakti Sosial dan Kesehatan untuk Masyarakat Pesisir dalam Operasi Kamla Perisai Sura-26.

Daerah

Perpisahan Siswa Siswi Taman Kanak kanak Kuleyevo.

Daerah

BERLABUH DI PERAIRAN WEDA, NELAYAN KELUHKAN ADANYA KAPAL TONGKANG.

Daerah

Surat Penghentian Terbit Sejak 6 Juni, Proyek PT GHL dan PT NKE Masih Beroperasi di Hutan Cikamunding.

Daerah

PROYEK TAHUN 2020 DI ERA MANTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MASIH DIKERJAKAN.

Daerah

TERUNGKAP!!! “KERUGIAN NEGARA CAPAI 3 MILIAR LEBIH”.

Daerah

DLH Halteng Turun Lapangan: Tumpukan Tanah Dibersihkan, Kesadaran Warga Didorong.

You cannot copy content of this page