Selasa, 22 Juli 2025. 18:49 WIT.
PERS TIPIKOR.ID –Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat (Ampera) Kabupaten Halmahera Timur melayangkan kritik keras terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur yang dinilai hanya berorientasi pada pencitraan semata.
Muhibu Mandar selaku Sekretaris Jenderal Ampera lewat pesan WhatsAppnya, menyebut penggeledahan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemkab Halmahera Timur, khususnya pada masa pemerintahan Ubaid Yakub dan Anjas Taher, hanya bertujuan mendorong ekspektasi positif publik terhadap institusi Kejaksaan. “Faktanya, hingga kini tidak ada tindak lanjut hukum yang jelas. Ini seolah hanya menjadi panggung pencitraan belaka,” tegasnya.
Ampera menyoroti proyek dengan nilai miliaran rupiah yang disebut bersumber dari APBD Induk dan Dana CSR PT Antam Tbk. Dalam hal ini, pihak Kejari diminta tidak hanya menyasar OPD pelaksana, namun juga mengusut tuntas peran konsultan perencanaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terlibat dalam pengawasan.
“Jangan hanya berhenti pada dua OPD. Ada banyak dinas lain yang kami nilai telah merugikan keuangan negara. Kejari harus berani mengungkap semua, bukan hanya yang nyaman disorot,” lanjutnya.
Ampera juga mengungkap kekhawatiran atas indikasi adanya kekuatan tak terlihat yang menghambat penegakan hukum. Salah satu pejabat tinggi daerah di duga menjalin hubungan dengan oknum di Kejaksaan Agung RI.
“Dugaan konspirasi ini sudah dibangun sejak lama. Tujuannya jelas: melindungi kepentingan tertentu dan membungkam upaya penegakan hukum. Maka wajar bila kasus-kasus besar di Haltim seperti sengaja didiamkan,” ungkapnya.
Pihak Ampera menegaskan bahwa informasi yang mereka miliki menjadi catatan serius bagi Kejari Halmahera Timur. “Kejaksaan tidak boleh menjadi alat pencitraan atau bahan tawar-menawar politik. Jika ingin dipercaya publik, maka bersihkan diri dari tekanan
.Sampai berita ini terpublikasi Pers Tipikor.id belum bisa mengkonfirmasi Pihak Kejari Haltim. (Editor: Rosa).
