Selasa, 10 November 2026. 18:09 WIT
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Persoalan yang menyeret nama Anhar Ashari, mantan Bendahara Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, semakin menjadi perhatian. Dugaan pemalsuan dokumen, pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp1,2 miliar, hingga insentif masyarakat yang disebut belum terbayarkan, kini mendorong warga meminta perhatian serius aparat penegak hukum (APH).
Perkembangan terbaru, salah satu pejabat Pemerintah Daerah Halmahera Tengah telah mengadukan dugaan pemalsuan dokumen tersebut kepada pihak kepolisian. Aduan itu tercatat dalam STPL Nomor STPL/365/XI/2026/SPKT/RES HALTENG, tertanggal 7 November 2026.
Terbitnya STPL tersebut menjadi perkembangan penting dalam persoalan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat Desa Tilope. Dugaan pemalsuan dokumen tersebut kini membutuhkan penelusuran dan pembuktian melalui proses hukum oleh aparat berwenang.
Persoalan ini bukan muncul tanpa rangkaian kejadian. Pada Senin (2/11/2026), sejumlah warga mendatangi Kantor Desa Tilope untuk mempertanyakan persoalan pengelolaan anggaran serta hak-hak masyarakat yang belum mendapatkan kejelasan.
Namun, karena persoalan tersebut belum menemukan penyelesaian yang diharapkan, warga kembali mendatangi Kantor Desa Tilope pada Senin (9/11/2026).
Bahkan, pada Selasa (10/11/2026), tiga orang yang terdiri dari unsur BPBD, aparat desa, dan perwakilan warga mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang terjadi.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Ashari Syam, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), serta sejumlah personel kejaksaan.
Dalam pertemuan itu, perwakilan yang hadir menyampaikan keluhan masyarakat, termasuk dugaan pemalsuan dokumen, persoalan pengelolaan anggaran tersebut, serta hak-hak warga yang hingga kini masih dipertanyakan.
Ketika dikonfirmasi, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah menyampaikan bahwa pihaknya terbuka menerima setiap pengaduan dan keluhan masyarakat.
“Kami dari pihak kejaksaan terbuka dan menerima apa yang dikeluhkan. Untuk masalah ini, kami memberikan kesempatan kepada Kepala Desa agar memanggil mantan Bendahara, Anhar Ashari, agar bisa ada titik terang,” ungkapnya.
Kajari Targetkan Tiga Hari, Tempuh Pendekatan Persuasif
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Ashari Syam, S.H., M.H., saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihak kejaksaan bersama Kepala Desa Tilope akan terlebih dahulu menemui mantan Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan mantan bendahara untuk mendengarkan secara langsung permasalahan yang sebenarnya.
Menurut Ashari, kejaksaan saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif guna mencari solusi dan memperoleh kejelasan sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
“Kejaksaan bersama Kades akan menemui dulu mantan Pj. Kades dan bendahara untuk mendengarkan permasalahan yang sebenarnya. Sejauh ini kita menggunakan dulu pendekatan persuasif untuk mencari solusi sebelum menggunakan langkah hukum. Kami target tiga hari sudah bisa dapat info dari mereka,” jelas Ashari Syam.
Pernyataan Kajari tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan persoalan Desa Tilope. Artinya, dalam waktu tiga hari ke depan, pihak kejaksaan menargetkan sudah memperoleh informasi dari pihak-pihak terkait untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.
Namun, masyarakat tentu berharap pendekatan persuasif tersebut tetap diikuti dengan penelusuran yang jelas terhadap setiap persoalan yang telah disampaikan, terutama menyangkut dugaan pemalsuan dokumen dan pengelolaan keuangan desa.
Anggaran ADD dan DD Sekitar Rp1,2 Miliar Ikut Dipertanyakan
Selain dugaan pemalsuan dokumen, persoalan pengelolaan ADD dan DD Desa Tilope juga menjadi perhatian serius masyarakat.
Berdasarkan informasi yang sebelumnya diberitakan sejumlah media, anggaran tahap kedua ADD dan DD Desa Tilope Tahun Anggaran 2026 disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Besaran anggaran tersebut menjadi sorotan setelah sejumlah warga mempertanyakan realisasi penggunaan dana, terutama karena terdapat insentif masyarakat yang disebut belum dibayarkan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran, mekanisme pencairan, realisasi kegiatan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada penjelasan administratif.
Dokumen pencairan, laporan realisasi anggaran, bukti pembayaran, serta pertanggungjawaban keuangan perlu ditelusuri agar penggunaan anggaran sekitar Rp1,2 miliar tersebut memperoleh kejelasan.
Sebab, DD dan ADD merupakan anggaran publik yang peruntukannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Hak masyarakat yang bersumber dari anggaran desa juga tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian.
Warga Minta Kejaksaan Tidak Tinggal Diam
Salah satu warga yang menyampaikan pandangannya mengaku yakin pihak kejaksaan akan serius memperhatikan persoalan tersebut karena dampaknya telah dirasakan masyarakat.
“Kami yakin pihak kejaksaan akan serius, sebab masalah ini sudah merugikan warga. Kami hanya ingin persoalan ini dibuka secara jelas dan ada penyelesaian,” ujarnya.
Sementara itu, warga lainnya menyampaikan desakan lebih tegas. Ia meminta agar kejaksaan tidak hanya menunggu langkah pemerintah desa apabila mantan bendahara tidak memenuhi panggilan Kepala Desa.
“Kalau dalam dua hari ini mantan Bendahara tidak datang memenuhi panggilan Kepala Desa, maka pihak kejaksaan tidak boleh diam. Kami meminta agar segera memanggil dan memeriksa mantan Bendahara Anhar Ashari,” tegasnya.
Menurut warga, persoalan ini sudah terlalu lama menjadi keresahan. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar seluruh pertanyaan masyarakat mengenai dugaan pemalsuan dokumen, pengelolaan DD dan ADD, serta insentif yang belum dibayarkan dapat memperoleh jawaban.
Publik Menunggu Pertanggungjawaban
Rangkaian peristiwa mulai dari kedatangan warga ke Kantor Desa Tilope pada 2 dan 9 November, aduan dugaan pemalsuan dokumen ke kepolisian pada 7 November, hingga pertemuan dengan Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah pada 10 November 2026, menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang jelas.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Kepala Desa Tilope bersama pihak kejaksaan untuk menemui mantan Pj. Kepala Desa dan mantan bendahara sebagaimana disampaikan Kajari Halmahera Tengah.
Target tiga hari untuk memperoleh informasi menjadi hal yang ditunggu masyarakat. Mereka berharap pertemuan tersebut mampu membuka duduk persoalan, sekaligus memberikan kejelasan mengenai dugaan pemalsuan dokumen dan pengelolaan keuangan desa.
Di sisi lain, apabila dalam penelusuran ditemukan indikasi pelanggaran hukum, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggaran sekitar Rp1,2 miliar bukan angka kecil bagi sebuah desa. Karena itu, setiap rupiah yang dikelola harus memiliki dasar penggunaan, bukti realisasi, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Masyarakat tidak meminta lebih dari kepastian. Mereka ingin hak-haknya mendapatkan perhatian, pengelolaan anggaran desa dibuka secara transparan, dan setiap dugaan yang muncul diperiksa berdasarkan bukti.
Persoalan Desa Tilope kini menjadi perhatian APH. Publik menunggu hasil penelusuran dalam tiga hari ke depan: apakah persoalan ini akan menemukan titik terang atau justru kembali berlarut-larut tanpa penyelesaian.
(Editor: Red)
