Ahad, 17 Mei 2026. 19:43 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sidanga mulai terungkap. Berdasarkan informasi yang diterima, Kepala Desa terpilih, Yuvensius Limor, diduga kuat terlibat dalam praktik bagi-bagi uang kepada warga untuk memenangkan kontestasi Pilkades.
Tak berhenti pada informasi awal, Pers Tipikor.id kemudian langsung menuju Desa Sidanga guna menelusuri kebenaran kabar tersebut. Sejumlah warga yang berhasil ditemui membenarkan adanya pembagian uang kepada masyarakat menjelang hari pencoblosan.
Bahkan, terdapat bukti video pengakuan seorang pria yang menyebut dirinya menerima uang sebesar Rp200 ribu dengan dalih bantuan. Namun setelah menerima uang tersebut, yang bersangkutan mengaku diminta untuk “tusuk nomor 3” pada saat pemungutan suara.
Dalam video tersebut, pengakuan serupa juga disampaikan warga lainnya. Seorang warga mengaku menerima uang sebesar Rp1 juta pada Sabtu malam tanggal 2 usai ibadah, tepatnya sekitar 15 menit setelah dirinya tiba di rumah. Menurut keterangannya, sejumlah orang mendatangi rumahnya dan meminta agar mendukung serta memilih nomor urut 3.
Tak hanya itu, seorang perempuan juga mengaku menerima sejumlah uang dengan permintaan yang sama, yakni memilih kandidat nomor 3. Meski demikian, perempuan tersebut mengaku pada akhirnya tidak mengikuti permintaan dari pihak yang memberikan uang.
Fakta-fakta ini semakin menguatkan dugaan adanya praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur untuk memenangkan kandidat tertentu.
Selain dugaan pembagian uang, hasil investigasi juga menemukan adanya informasi terkait penerbitan KTP baru tertanggal 6 Mei 2026, atau sekitar tiga hari menjelang masa pencoblosan. Dugaan penerbitan identitas baru tersebut kini menjadi perhatian warga karena dinilai berpotensi memengaruhi hasil pemilihan.
Selain itu, mencuat keterangan/ informasi yang tak kalah menarik terkait keabsahan dokumen yang digunakan sebagai syarat pencalonan. Berdasarkan keterangan dari warga yang enggan namanya ditulis mengatakan, bahwa terdapat dugaan dokumen administrasi tersebut patut dipertanyakan keabsahannya.
Dokumen dimaksud disebut-sebut terbit pada tahun 2002, sementara berdasarkan pengakuan warga, pada periode tersebut sebagian besar masyarakat Desa Sidanga diketahui masih berada dalam masa pengungsian akibat situasi konflik yang terjadi saat itu.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat dan dinilai perlu diverifikasi secara menyeluruh oleh instansi berwenang guna memastikan legalitas dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan kepala desa.
Sejumlah masyarakat Desa Sidanga yang berhasil ditemui meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran tersebut demi menjaga marwah demokrasi di tingkat desa.
“Dengan adanya pelanggaran yang terjadi maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Pilkades harus bersih dari politik uang,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yuvensius Limor belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut. (Editor: Rosa)
