Kamis, 6 Agustus 2026.15:34 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) terus memperkuat upaya pembangunan kawasan perbatasan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Daerah Perbatasan (SiNIDPER). Program ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat data dan informasi pembangunan, tetapi juga diarahkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan partisipasi pemuda serta memperkuat pemberdayaan perempuan pesisir dalam mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga di wilayah perbatasan.
Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Asrul A. Gani, ST, menjelaskan bahwa kawasan perbatasan menyimpan potensi besar di sektor sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari terbatasnya akses informasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hingga belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Ketersediaan data yang akurat, mudah diakses, dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting agar setiap program pemerintah dapat dirancang berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Atas dasar itulah SiNIDPER dikembangkan sebagai sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai data pembangunan kawasan perbatasan. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan masyarakat sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Dalam implementasinya, SiNIDPER menjadi bagian dari program Pemberdayaan Pemuda Perbatasan dalam Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kecamatan Perbatasan. Program ini bertujuan meningkatkan akses pemuda terhadap informasi pembangunan sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Pemuda dipandang sebagai agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam mempercepat kemajuan kawasan perbatasan. Dengan dukungan teknologi informasi, mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, hingga pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemerintah.
Selain memperluas partisipasi pemuda, SiNIDPER juga menjadi sumber data yang mendukung pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan secara tepat sasaran. Sistem ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan berbasis data.
Di sisi lain, BPPD juga mengembangkan pemanfaatan SiNIDPER melalui program Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Peningkatan Pengembangan Ekonomi Keluarga Kawasan Perbatasan. Program tersebut lahir dari kenyataan bahwa perempuan pesisir memiliki peran besar dalam menopang ekonomi rumah tangga melalui usaha pengolahan hasil perikanan, perdagangan, usaha mikro, hingga kerajinan berbasis potensi lokal.
Meski memiliki kontribusi penting, perempuan pesisir masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses terhadap pelatihan, teknologi, informasi pasar, permodalan, maupun pembinaan usaha. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat berkembangnya potensi ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Melalui SiNIDPER, berbagai informasi mengenai peluang usaha, pelatihan, bantuan pemerintah, potensi ekonomi daerah, hingga pemasaran produk dapat diakses secara lebih cepat dan terintegrasi. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha perempuan pesisir sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.
BPPD juga menilai bahwa tersedianya data sosial dan ekonomi yang akurat akan mempermudah koordinasi antarinstansi dalam merancang program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan potensi daerah yang dimiliki.
Pemanfaatan SiNIDPER diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat perbatasan, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui keterlibatan aktif pemuda dan perempuan sebagai pelaku utama pembangunan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang lebih maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Melalui penguatan sistem informasi yang terintegrasi, BPPD berharap pembangunan kawasan perbatasan ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah perbatasan.
(Penulis: Asrul A. Gani, ST, )
(Editor: Rosa).
