Halteng. Tipikor.id Channel Youtube

Home / Daerah / Nasional / Regional

Minggu, 15 September 2024 - 22:29 WIB

Sederet Proyek RTLH di Era Mantan Pj. Bupati Ikram M Sangaji Tak Tuntas.

Ahad, 15 September 2024.23:21 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR.ID.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Halmahera Tengah, diduga tak mampu mengawasi proyek pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2023 lalu.

Sebagaimana temuan Pers Tipikor.id, pada 15/09/2024, dua unit RTLH yang dibangun Pemda Halmahera Tengah di zaman mantan Pj Bupati tahun tahun 2023 di Desa Sidanga Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah terlihat masih terbengkalai, seperti pintu, jendela, dan hampir keseluruhan dinding belum di cat, artinya belum selesai sesuai target (100%).

Untuk diketahui, proyek pembangunan RTLH tersebut sebagai pelaksana Cv. Multi Karya, nomor kontrak 640/133/SPK PB-17/DPKPP-HT/2023, tanggal kontrak 15 Oktober 2023. Dengan sumber dana DAU.

Kata salah warga Desa setempat yang tidak mau namanya ditulis mengatakan, proyek tersebut sudah kisaran 12 bulan tapi tara selesai. Ini sebenarnya bikin apa kong Tara selesai. Kan proyek itu dari mantan Pj Bupati Ikram M Sangaji.
Kami juga ragu pelaksanaan proyek RTLH di Kecamatan dan Desa yang lain.
Sebab, RTLH yang ada di depan hidung saja kondisinya seperti ini, apalagi yang lain.

Karena itu, perlu kami tanyakan, apakah proyek RTLH seperti ini, menunggu anggaran 2024 baru dorang (Kontraktor) kase lanjut?

Kemudian salah satu warga ketika ditemui menegaskan, jika setiap proyek yang dianggarkan pake doi Negara kong sama deng bagini, Kejaksaan atau pihak Polisi so boleh panggil kontraktor deng yang ada di Pemerintah Daerah tu, supaya minta dorang pe keterangan, bikin apa kong kerja proyek tara kase selesai, kan itu torang masyarakat pe hak toh, tegas warga yang mengaku bernama Damis.

Terpisah, pada pukul 21:18 WIT, Abdullah Yusuf Kepala Dinas Perkim ketika dikonfirmasi terkait proyek RTLH Desa Sidanga tersebut, sampai dengan berita ini ditayang, Kadis Perkim belum memberikan penjelasan. (Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

Didampingi, Kejaksaan Dan Konsultan, Dinas Pertanian Monitoring Sejumlah Proyek.

Daerah

IWIP Ingkar Janji, DPUK Organda Weda Utara Aksi Tuntut 2 Poin.

Daerah

Aparat Penegak Hukum Diminta Periksa Konstruksi Dermaga Messa.

Daerah

PIHAK KEJAKSAAN DIMINTA, SERIUS DENGAN KASUS YANG SUDAH DIPERIKSA.

Daerah

Fadlali; Mitigasi Adalah Upaya Mengurangi Risiko.

Daerah

Tokoh Agama, Meminta Penegak Hukum Jangan Payungi Miras Dan Judi Dalam Bentuk Apapun

Daerah

“Klarifikasi Direktur Utama PT Novavil, Sekaligus Tegaskan Komitmen Penuhi Hak Jamaah”.

Daerah

UMP Malut Terburuk, Partai Buruh Halmahera Tengah Desak Pemprov Naikan Upah Buruh.

You cannot copy content of this page