Ahad, 06/02/2022.
πππππππ.π’π HALTENG – Puluhan warga masyarakat desa Woekob Kecamatan Weda tengah melakukan aksi unjuk rasa tadi pagi pukul 10:57 WIT.
Unjuk rasa dan pemalangan jalan ini, akibat dari buntut ketidakjelasan perusahaan atas pembayaran tanah Restan (R) yang masuk di wilayah desa Woekob, ungkap kordinator aksi Simon.
Menurutnya, pihak perusahaan bagian pengukuran tanah yang di pekerjakan oleh perusahaan harus tahu dengan jelas, apa itu tanah Restan (R) sebab tanah Restan merupakan tanah sisa pembagian lahan didalam Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang telah diberikan kepada warga masyarakat dan areal itu masuk di wilayah administratif woekob, tuturnya.
“Unjuk rasa masyarakat hari ini
didasari dengan ketidak jelasan pihak perusahaan bagian pengukuran yang asal bayar ke para tikus-tikus, bahkan tidak menghargai kepala desa Woekob,Β kesalnya.
Kalau pihak perusahaan menghargai kepala desa Woekob, harusnya saat areal itu mau di gunakan, perusahaan berkewajiban mengundang kedua belah pihak yang berbatasan, bukan mengundang salah satu kepala desa saja”, ujarnya.
Memurutnya lagi, kalau ini di biarkan, mafia tanah dinilai semakin merajalela dengan berbagai modus, hal tersebut bisa terjadi berulang kali. Dia pun menyebut, mafia tanah seperti ini bisa terjadi di semua lini.”Hal ini yang harusnya menjadi perhatian Mr Scoot sehingga mafia tanah tidak boleh lagi merajalela, bahkan tidak merugikan masyarakat dan perusahaan, tegasnya.
Selanjutnya ia juga menjabarkan, dugaan modus operandi mafia tanah di weda tengah, yaitu dugaan pemalsuan dokumen (Alas Hak). Ada pula yang mengendalikan dengan cara merekayasa legalitas (pengelapan dan penipuan) dan pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah.
Maka kata dia, “akibat dari keteledoran yang terjadi, kami mengambil sikap tegas dengan cara memalang jalan itu agar ada kejelasan, sebab sudah tiga (3) kali kami menyurat ke pihak perusahaan tapi tidak di gubris dan terkesan pandang enteng masyarakat di tambah lagi warga masyarakat selalu di perhadapkan dengan Brimob dan TNI, ungkapnya.
Sejumlah warga yang turut unjuk rasa itu mengatakan, kalau pihak petinggi perusahaan tidak menyelesaikan masalah yang menjadi hak desa kami, maka kami tidak akan pernah berhenti hingga, apa yang menjadi hak desa segera di pertanggungjawabkan oleh perusahaan, tegas mereka.(Rosa).