Selasa, 5 Desember 2023.16:56 WIT.
HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID.
Puluhan kontraktor terlihat
menggarap proyek pembangunan yang dilatarbelakangi Pokir DPRD Halmahera Tengah tahun 2023, mendapat sorotan.
Teranyar, adanya isu tentang beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Halmahèra Tengah bermain proyek pokir. Ini sudah bukan lagi jadi rahasia umum, ungkap salah satu Asn. yang enggan namanya dipublish. (3/12) pukul 11:50 WIT.
Pada hal, tugas anggota dewan itu menjadi kontrol bagi setiap kegiatan proyek. Namun anehnya, oknum-oknum tersebut justru menjadi pemain sekaligus menjadi wasit di lapangan, ujarnya.
“Sudah jelas, oknum-oknum yang mengerjakan Proyek Pokir DPRD di setiap dinas ketika di tanyakan mereka mengatakan, torang kerja proyek pokir oknum ini dan oknum itu, tambahnya.
Katanya lagi, memang anggota dewan punya hak untuk proyek pokir. Tapi di perjalanannya justru disinyalir oknum-oknum ini mengelola dengan memakai tangan-tangan para pendukung mereka, ungkapnya menjelaskan.
Disisi lain, pokir-pokir yang ada jadi pertanyaan. Hal ini dikarenakan total anggaran pokir DPRD tidak transparan, ujar Sarif salah satu Warga Desa Fidijaya.
Menurutnya, yang jelas pokir merupakan hal yang sah dan menjadi jalan bagi anggota Dewan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Karena dasar pokir adalah aspirasi masyarakat, jelasnya.
Akan tetapi perlu dilakukan pengawasan, apalagi kalau telah ditemukan adanya potensi penyelewengan. Aparat penegak hukum, Kejaksaan, dan Kepolisian harusnya bisa mengusut potensi tindakan yang bisa merugikan keuangan negara itu,” tegasnya.
Berdasarkan hasil investigasi, bahwa di 2023 ini anggaran pokir yang terakomodir di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berfariasi.
Dimana, setiap anggota DPRD Halmahera Tengah mendapatkan jatah seperti 1,2 Miliar sampai dengan 3,4 Miliar.
Akan tetapi dianggaran perubahan ada sebagian anggota DPRD masih dapat, sendangkan yang lain sudah tidak, ungkap sekretaris Tim Investigasi Rusli Ishak.
Bukti lain, usulan Pokir DPRD 2024 pada masing-masing OPD sebagai berikut:
Dinas Pekerjaan Umum, dengan total usulan Pokir sebanyak 56 Item. Dinas Pertanian sebanyak 13 item. Dinas Pendidikan sebanyak 22 item. Dinas Perikanan sebanyak 15 item. Sekretariat DPRD sebanyak 9 item Perkim sebanyak 4 item. Perindagkop dan UMKM sebanyak 1 item, Bappeda sebanyak 2 item. Dinas Kesehatan sebanyak 1 item. Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 3 item. Jumlah total 125 item usulan pokir DPRD Halmahera Tengah, bebernya.
Terpisah, pihak Sekwan DPRD ketika dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, sampai saat ini tidak memberikam keterangan berapa total Pokir DPRD Halmahera Tengah.
Sementara itu, Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD ketika dikonfirmasi, sampai saat ini tidak ada yang jujur mengatakan berapa total pokir per anggota DPRD. (Rosa).
