Ahad, 18 Mei 2025.02:52 WIT.
HALTENG PERS TIPIKOR.ID– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) kembali merilis progres Monitoring Center for Prevention (MCP) per 4 Desember 2024. Berdasarkan laporan tersebut, capaian MCP Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah masih menunjukkan banyak kelemahan, dengan sejumlah indikator krusial mencatat capaian nol persen dan catatan pelengkap dokumen yang belum tersedia.
Laporan MCP terdiri atas 8 area intervensi dengan bobot dan persentase capaian sebagai berikut:
1. Perencanaan (Bobot 13%)Capaian: 38.4%Indikator:Perencanaan Pembangunan Daerah (Bobot 100%): Klaim Pemda 48%, Nilai Verifikasi 38.4% Keterangan: Dokumen rincian RKPD 2025 dari SIPD RI belum lengkap. Perlu dilampirkan sub kegiatan, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, dan anggaran sub kegiatan disertai screenshot dari SIPD RI.
2. Penganggaran (Bobot 13%)Capaian: 25%Indikator:Pencegahan Mark Up Anggaran (25%): 0% Penetapan APBD (25%): 0% . Transparansi APBD (25%): 100% (Data diterima)Pengendalian dan Pengawasan (25%): 0%
3. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) – (Bobot 13%) Capaian: 38.92%Indikator:Pelaksanaan Pengadaan (34%): Klaim 59.6%, Nilai Verifikasi 56.24%Konsolidasi PBJ prioritas dan rutin masih perlu dilengkapi.Pengendalian PBJ Strategis (33%): 0%Tidak ada laporan reviu HPS, catatan APIP, atau tindak lanjut OPD. Independensi UKPBJ (33%): Klaim 50%, Nilai Verifikasi 60%Belum ada bukti pembayaran TPP SDM UKPBJ Januari–Desember 2024.
4. Pelayanan Publik (Bobot 13%)Capaian: 34.22%Indikator:Kebijakan Layanan (24%): 37.5%Standar Layanan (25%): Klaim 51%, Verifikasi 16.83%Dokumen Standar Pelayanan pada sektor perizinan dan kependudukan belum lengkap. Kemudahan Layanan Publik (26%): 59.9% Pengendalian dan Pengawasan (25%): 21.75% Belum ada laporan pemantauan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan reviu APIP.
5. Pengawasan APIP (Bobot 12%)Capaian: 15.77%Indikator:Kapasitas APIP (25%): Klaim 57.52%, Verifikasi 28.62%Perlu dokumen pemenuhan diklat dan kompetensi SDM pengawas.Penguatan Kelembagaan (25%): 19. 6%Dokumen pengisian jabatan Inspektur dan Irban belum lengkap sesuai SE 800. Pengendalian dan Pengawasan (25%): 14.85%Belum ada laporan pengaduan, kinerja penanganan, dan sosialisasi media pelaporan korupsi.Koordinasi Pencegahan Korupsi (25%): 0%
6. Manajemen ASN (Bobot 12%)Capaian: 22.25%Indikator:Tata Kelola ASN (33%): Klaim 81.15%, Verifikasi 43.7%Dokumen kebutuhan ASN lima tahun dan laporan pengadaan CPNS/PPPK belum lengkap.Peningkatan Integritas dan Pengawasan (34%): Klaim 60.2%, Verifikasi 23.02%Dokumen SKP dan kontrak kinerja JPT 2024 belum tersedia.
Budaya Antikorupsi (33%): Klaim 60%, Verifikasi 0%Belum ada screenshot pendukung kegiatan antikorupsi.
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) – (Bobot 12%)Capaian: 13%Indikator:Pengamanan BMD (25%): Klaim 58.75%, Verifikasi 33%Menu laporan belum sesuai Permendagri 47/2021. Kepatuhan terhadap Regulasi (25%): 0%Penertiban BMD (25%): 0%Pengendalian dan Pengawasan (25%): 35%, Verifikasi 19%
8. Optimalisasi Pajak Daerah (Bobot 12%) Capaian: 23.95%Indikator:Regulasi, Database, Kemudahan (34%): 70.43%SOP terkait pajak belum lengkap.Peningkatan Pajak Daerah (33%): 0%Pengendalian dan Pengawasan (33%): 0%Meskipun beberapa indikator seperti transparansi APBD (100%), kemudahan layanan publik (59.9%), dan pelaksanaan pengadaan (56.24%) menunjukkan progres, mayoritas indikator lainnya belum terpenuhi, bahkan sebagian besar berada pada angka 0%.
Hal ini menunjukkan lemahnya dokumentasi, ketidaklengkapan data pendukung, serta belum optimalnya kinerja pengawasan dan pengendalian.Publik kini menanti langkah konkret Pemkab Halmahera Tengah untuk segera melengkapi dokumen yang diminta serta memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mencapai skor MCP yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas serta integritas daerah. (Editor: Rosa).
