Home / Daerah

Kamis, 13 Januari 2022 - 19:39 WIB

Bupati Halmahera Tengah Mengakui KNPI Versi Haris Pratama

Januari 11/01/2022.

𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝 Musyawarah KNPI Provinsi Maluku Utara telah usai digelar pada Januari 2022 bertempat di auditorium Kantor Gubernur, Gosale Puncak- Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.

Turut hadir, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, S.H dan sekaligus membuka Musda Ke-VI secara resmi di dampinggi oleh Gubernur dan sejumlah pejabat di lingkup pemprov.

Dengan hadirnya ketua Umum Haris Pertama S.H, hal ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, terutama bagi KNPI Maluku Utara yang begitu antusias dalam menyambut Musda itu berlangsung, bagi peserta KNPI,OKP cipayung dari 10 kabupaten kota.

Dalam musyawarah daerah itu, menurut Rusli Ishak selaku wakil sekretaris KNPI Halmahera Tengah, bahwa Bapak Imanullah yang telah terpilih secara aklamasi, sehingga bagi kalangan yang mengatakan bahwa Imanullah salah alamat, merekalah yang salah alamat, kata Wakil sekretaris Rusli Ishak.

Rusli Ishak, juga menambahkan, saat selesai terpilihnya Imanullah. Rusdi Yusup selaku karateker ketua DPD provinsi maluku utara menyampaikan secara terbuka bahwa beberapa kabupaten yang belum melakukan musda agar segera menyiapkan agenda guna musda di lakukan termasuk kabupaten Halmahera Tengah.

Sebab menurut Rusdi Yusup, pada saat pertemuan/silaturahmi antara Ketua umum Haris pratama dengan KAHMI, hadir juga Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara.

Bupati Edi Langkara pun berjanji di hadapan Ketua Umum KNPI Haris Pratama, bahwa dia akan bertemu dengan ketua karateker KNPI Halmahera Tengah Husen Ismail guna memfasilitasi musda kabupaten Halmahera Tengah, itu artinya KNPI fersi Sunarwan telah usai. (ROSA)

READ  Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi: Desak KPK RI Usut Tuntas Kasus BPJN Malut Terkait Penyimpangan Anggaran Jalan Nasional

Share :

Baca Juga

Daerah

Proyek Masjid Rp941 Juta di Maliforo Mangkrak, Anggaran Diduga Sudah Cair 100 Persen.

Daerah

Tim Reaksi Cepat BPBD Halmahera Tengah Pantau Titik Potensi Banjir.

Daerah

Kepemimpinan Yang Memiliki Insting Dan Kepekaan Terhadap Kepentingan Publik.

Daerah

Tak Terlihat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jaga Rumah Dinas Bupati

Daerah

Konflik Legalitas TKBM, PT Tanto Intim Line Dirugikan, Siapa Yang Bertanggung Jawab.

Daerah

“Kejari Halteng Pantau Langsung Jembatan di Patani, Terendus Dugaan Kuat Penyimpangan”.

Daerah

Buaya yang Berkeliaran di Pesisir Weda: Alarm Ekologi yang Tak Boleh Diabaikan.

Daerah

ATAS PERINTAH, “PROYEK 2 MILIAR 500 JUTA LEBIH DIKERJAKAN SUBKONTRAKTOR”

You cannot copy content of this page