Home / Daerah / Nasional / Regional

Selasa, 12 Agustus 2025 - 14:10 WIB

Aktivis Pesisir Halmahera Tegaskan Penolakan: “Benteng Terakhir Kami di Weda Utara Jangan Dirusak”.

Selasa, 12 Agustus 2025.14:57 WIT.

HAL-TENG – PERS TIPIKOR.ID – Rencana investasi pengolahan batu gamping menjadi klinker oleh PT. Gamping Mining Indonesia di Kecamatan Weda Utara menuai penolakan keras dari warga Sagea. Salah satunya datang dari Rifya Rusdi, pendiri Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera, yang menilai langkah pemerintah dalam menggelar sosialisasi rencana tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Langkah yang diambil pemerintah ini tidak bisa dibenarkan. Seharusnya yang diundang adalah masyarakat se-Kecamatan Weda Utara, bukan hanya pemerintahan desa dan beberapa orang saja, karena ini menyangkut kepentingan banyak orang,” tegas Rifya, melalui pesan WhatsApp ketika dikonfirmasi. Selasa (12/8).

Menurutnya, dampak proyek ini bukan hanya dirasakan pemerintah desa, tetapi seluruh masyarakat di Weda Utara. Ia menyoroti potensi pencemaran lingkungan, termasuk kerusakan Sungai Sagea yang selama ini belum mampu ditangani pemerintah.

“Sungai Sagea saja yang keruh tidak mampu diatasi dan dituntaskan, malah pemerintah mencari masalah baru. Gamping ini membutuhkan banyak air, dan air yang nanti dipakai pasti dari aliran Sungai Sagea dan sungai-sungai kecil di wilayah konsesi mereka,” ujarnya.

Rifya menambahkan, pencemaran air tidak hanya mengancam sumber kehidupan warga yang menggantungkan hidup dari Sungai Sagea, tetapi juga kebun-kebun warga. Ia mengingatkan bahwa lokasi konsesi perusahaan berada dekat dengan destinasi wisata Goa Bokimoruru, kawasan karst yang menjadi benteng terakhir ekosistem setempat.

“Beberapa tahun lalu, kami pernah melihat plang batas wilayah gamping. Saat itu kami masyarakat sudah menolak PT. Gamping merusak benteng terakhir kami,” jelasnya.

Lebih jauh, Rifya menuding pemerintah mengabaikan persoalan lingkungan yang sudah ada, seperti polusi udara, pencemaran sungai, masalah kesehatan, dan pengelolaan sampah, namun justru menambah beban dengan proyek baru.

READ  Indikasi Ketimpangan Terungkap, Pengerjaan Jalan Weda Tak Ikuti Standar Bina Marga.

“Pemerintah hanya mau ambil senangnya, kami masyarakat yang susah. Pokoknya kami menolak PT. Gamping masuk ke wilayah kami,” tegasnya.

Tagar #TolakPTGamping kini mulai digaungkan sebagai bentuk penegasan sikap terhadap proyek tersebut.

(Editor: Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

RDP DPRD Halteng Hasilkan Kesepakatan, Front Fagawene: Jika Tak Dieksekusi, Kami Turun Lagi.

Daerah

SEDOT RP.40.394.748.836,00,-PROGRES PEMBANGUNAN NUSLIKO PARK HARUS JADI PERHATIAN HUKUM.

Daerah

Ketua DPRD Halteng Zulkifli H. Bayan, Pimpin Rapat Paripurna  Penetapan Bupati Dan Wabup Terpilih.

Daerah

Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi; Selain 5 Program Prioritas, Pj Bupati Halteng Ir. Ikram Malan Sangadji, Diminta Seriusi Infrastruktur.

Daerah

APBD Halteng Rp1,87 Triliun Dibedah: Rp1,30 Triliun untuk Belanja Aparatur, Utang DBH Rp400 Miliar Bayangi Pembangunan.

Daerah

Besok Partai Perindo Halmahera Tengah Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati.

Daerah

Siapa Menulis Angka Hasil? Frans Bafa Ungkap Kejanggalan Pilkades Fritu.

Daerah

Proyek Bronjong Dikerjakan Tanpa Identitas Proyek, Indikasi Penyimpangan Anggaran Menguat.

You cannot copy content of this page