Home / Daerah

Senin, 11 April 2022 - 11:56 WIB

KPK Diminta Periksa Bupati Halteng, Terkait Dugaan Gratifikasi

Senin,11/04/2022.

𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝 Halteng – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di minta seriusi jalan hotmix milik bupati Halmahera Tengah edi langkara.

Sebab jalan itu diduga hasil kecipratannya dari progres pengerjaan jalan balai yang di kerjakan oleh PT Buli Bangun. Sebab pembangunan jalan hotmix milik Bupati tahun 2021 itu sampai kini tidak tersentuh oleh pihak hukun wilayah itu, ungkap ketua INVOICE Maluku utara, lewat pesan Whatshappnya.

Menurutnya, pada hal ini sangat jelas dan diduga gratifikasi. Karena menurut salah satu ASN Kabupaten Halmahera Tengah yang enggan namanya di sebutkan, “Jalan itu proses pemberian kepada Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara, ungkapnya.

Tambahnya lagi, harusnya pihak hukum di Halmahera Tengah sudah bisa menelusuri pihak-pihak yang turut serta dalam mengerjakan jalan milik Bupati itu.

Tapi sampai sejauh ini ada keanehan, atau diduga pihak hukum negeri itu takut sama Bupati, sehingga dugaan kasus gratifikasi itu enggan di telusuri, ujarnya.

Dan, “terkait dugaan adanya aliran gratifikasi itu sudah sangat jelas, karena daerah jalan yang di buat oleh PT Buli Banguncitu jelas jalan milik Bupati, karena daerah itu tidak ada perumahan masyarakat, jelasnya.

Dan kasus ini wajib hukumnya didalami oleh tim penyidik KPK. “Kami meminta KPK berkunjung ke Halmahera Tengah, harapnya.

Sebab sudah jelas dalam kasus itu ada berbagai pihak sebagai saksi yang bisa mengungkapkan hal dimaksud,” kata ketua INVOICE Maluku Utara.

Maka dengan terendus adanya dugaan gratifikasi jalan milik Bupati itu, kami berharap jangan di diamkan, KPK harus memeriksa perusahaan jalan itu, tegasnya. (Rosa)

READ  Praktisi Hukum Sebut; Tidak Ada Alasan Para Pelaku Pengeroyokan Tidak Ditahan.

Share :

Baca Juga

Daerah

Ketua Tim Pemenangan Kecamatan Patani, Optimis Mengulang Sejarah 2017-2012.

Daerah

Himbauan Tegas Kapolres Halmahera Tengah, Agar Semua Pihak Menahan Diri.

Daerah

Kecelakaan Tunggal Truk Tangki BBM Didepan Kantor Desa Were.

Daerah

Sampah Berserakan di Depan PT Tekindo, Warga Keluhkan Kurangnya Ketegasan Pemerintah Setempat.

Daerah

KPK Wajib Hukumnya Tetapkan Tersangka Penerbitan IUP Ilegal Di Provinsi Maluku utara Dan Halmahera Timur

Daerah

Jalan Kilo Meter Tiga Mirip Jalur Hauling, Kontraktor Diminta Bertanggung Jawab.

Daerah

Proyek Dana Desa Mangkrak di Kobe, Warga Desak Kejaksaan Usut Tanggung Jawab Hukum.

Daerah

Proyek Halteng Diwarnai Dugaan Pungli, KPK: Pengadaan Barang dan Jasa Masih Jadi Lahan Rawan Korupsi.

You cannot copy content of this page