Senin, 16 November 2026. 10:06 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID – Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan II di Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, menjadi sorotan. Mantan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tilope, Sukardi Ahmad, bersama mantan Bendahara Desa, Ayanhar Asyhari, dikabarkan tidak memenuhi dua kali surat pemanggilan yang dilayangkan oleh Kepala Desa Tilope.
Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai upaya meminta klarifikasi dan penjelasan terkait pertanggungjawaban pengelolaan DD dan ADD Tahap I dan II, yang hingga kini masih membutuhkan kejelasan.
Persoalan ini sebelumnya juga menjadi perhatian sejumlah unsur masyarakat. Pada 10 November 2026, tiga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat desa, dan sejumlah warga diketahui mendatangi pihak Kejaksaan untuk menyampaikan persoalan terkait pengelolaan anggaran desa tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, surat pemanggilan pertama dilayangkan pada 11 November 2026, kemudian disusul pemanggilan kedua pada 13 November 2026. Namun, kedua pihak disebut tidak menghadiri pemanggilan tersebut.
Dua kali pemanggilan tanpa kehadiran pihak yang dimintai klarifikasi memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Terlebih, mantan Pj. Kepala Desa dan mantan bendahara merupakan pihak yang perlu memberikan penjelasan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa.
Apabila surat pemanggilan telah diterima, publik tentu berharap ada penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran tersebut. Sebab, persoalan ini menyangkut pengelolaan uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bukan anggaran pribadi pemerintah desa. Setiap rupiah yang dicairkan harus memiliki dasar penggunaan, bukti transaksi, laporan pertanggungjawaban, serta realisasi kegiatan yang dapat diperiksa.
Karena itu, persoalan pengelolaan DD dan ADD Tahap I dan II Desa Tilope tidak cukup diselesaikan melalui penjelasan lisan.
Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi, bukti penggunaan anggaran, hingga kesesuaian antara laporan realisasi dan kondisi fisik kegiatan di lapangan.
Sejumlah pertanyaan mendasar kini membutuhkan jawaban:
Apakah seluruh anggaran telah direalisasikan sesuai perencanaan?
Apakah setiap kegiatan memiliki bukti pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban yang sah?
Apakah terdapat pekerjaan yang belum selesai, kekurangan volume, atau penggunaan anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan?
Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan. Jangan sampai anggaran telah dicairkan, sementara kejelasan realisasi penggunaannya justru tidak dapat ditunjukkan.
Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan DD dan ADD Tahap I dan II Desa Tilope.
Pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mencocokkan dokumen pencairan, APBDes, laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, dokumen pengadaan, serta kondisi fisik kegiatan di lapangan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang dicairkan dengan realisasi kegiatan, hal tersebut harus ditelusuri secara objektif berdasarkan bukti.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, diharapkan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Terlebih, berdasarkan informasi yang diperoleh, pemanggilan tersebut disebut dilakukan atas arahan pihak Kejaksaan. Karena itu, publik juga menunggu kejelasan tindak lanjut atas arahan tersebut.
Ketidakhadiran dalam dua kali pemanggilan tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan apabila diminta melalui prosedur yang berlaku.
Mantan Pj. Kepala Desa Sukardi Ahmad dan mantan Bendahara Desa Ayanhar Asyhari perlu diberikan ruang untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran sekaligus memberikan klarifikasi mengenai pertanggungjawaban DD dan ADD Tahap I dan II.
Hak jawab dan klarifikasi kedua pihak penting agar pemberitaan ini tetap berimbang dan persoalan tidak berkembang hanya berdasarkan satu sisi informasi.
Namun, satu hal yang harus menjadi perhatian: pengelolaan keuangan desa wajib dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada anggaran publik yang penggunaannya dibiarkan tanpa kejelasan dokumen maupun realisasi.
Masyarakat Desa Tilope berhak mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.
Kini, Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah diharapkan segera mengambil langkah pemeriksaan secara menyeluruh. Sementara itu, pihak Kejaksaan diharapkan memastikan tindak lanjut sesuai prosedur atas persoalan yang telah dimintakan klarifikasinya.
Jika penggunaan anggaran sudah sesuai, tunjukkan bukti pertanggungjawabannya. Jika terdapat ketidaksesuaian, jelaskan penyebabnya. Apabila ditemukan penyimpangan, proses sesuai ketentuan hukum.
Publik tidak membutuhkan janji atau penjelasan yang berputar-putar. Yang dibutuhkan adalah transparansi, bukti, dan pertanggungjawaban atas setiap rupiah uang negara.
Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah, Basri Dawan, S.H., CGCAE., telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, belum memberikan keterangan.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada mantan Pj. Kepala Desa Tilope, Sukardi Ahmad, belum berhasil tersambung. Pesan WhatsApp yang dikirimkan masih menunjukkan centang satu.
Adapun mantan Bendahara Desa, Ayanhar Asyhari, juga belum berhasil dikonfirmasi.
Redaksi Pers Tipikor.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi. (Editor: Red)






