Selasa, 25 November 2025. 00:35 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Kabupaten Halmahera Tengah kembali menarik perhatian nasional setelah mencatatkan inflasi terendah se-Indonesia pada Oktober 2025. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Halteng menjadi satu-satunya kabupaten dari 150 daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) yang membukukan inflasi negatif, yakni –0,19 persen.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa inflasi nasional secara year-on-year (YoY) berada pada angka 2,86 persen, masih dalam koridor target nasional 1,5–3,5 persen. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan, terutama dari komoditas emas perhiasan dan sejumlah bahan pangan utama.
Capaian Halmahera Tengah mendapatkan apresiasi Kemendagri sebagai contoh daerah yang mampu menekan gejolak harga melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan berbasis data. Di tengah dinamika harga komoditas yang berfluktuasi di berbagai wilayah, Halteng dinilai berhasil menjaga stabilitas pasar dan daya beli masyarakat.
Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil konsolidasi kebijakan dan penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah bekerja intensif sejak awal tahun.
Sejak Januari 2025, kami memandu TPID bekerja berbasis data, memastikan intervensi tepat sasaran, dan menjaga daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menjaga stabilitas dan ketenangan hidup warga.
Pemkab Halteng mengimplementasikan sejumlah strategi utama, mulai dari pemantauan harga dan stok secara berkala, operasi pasar murah untuk komoditas strategis, inspeksi distribusi barang guna mencegah penahanan pasokan, hingga kerja sama lintas daerah demi memperlancar rantai distribusi pangan. Pemerintah daerah juga memperkuat suplai lokal melalui gerakan menanam dan menyediakan dukungan transportasi dari APBD, sejalan dengan enam langkah konkret pengendalian inflasi yang dievaluasi rutin oleh Kemendagri.
Bupati Ikram menegaskan kembali bahwa fokus pemerintah tetap pada kenyamanan hidup masyarakat.
“Harga stabil, pasokan aman, masyarakat terjaga ketenangannya. Itu tujuan kami,” tegasnya.
Rakor pengendalian inflasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti; Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR Imran; Direktur Pengawasan Standardisasi dan Mutu Pangan Bapanas Hermawan; serta Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Telisa Aulia Falianty. (Editor: Rosa).
