Sabtu, 8 November 2025.10:35 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Pemandangan truk proyek tanpa terpal penutup masih marak di sejumlah ruas jalan dalam Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Sejumlah kendaraan pengangkut material seperti tanah, pasir, dan batu terlihat melintas bebas tanpa pengaman, menyebabkan debu di jalan raya.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan dan kebersihan kota, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua yang rawan tergelincir akibat tumpahan material.
Masyarakat mulai geram dan mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) serta Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Halmahera Tengah untuk bertindak nyata di lapangan. Desakan publik itu muncul karena masih banyak truk yang terkesan abai dan tidak memiliki budaya malu, sementara sebagian armada lain sudah mulai tertib menutup muatannya.
“Setiap hari kita lihat truk angkut tanah dan pasir tanpa terpal. Debunya luar biasa, apalagi kalau siang hari. Harusnya Dishub dan polisi/Sat Lantas sudah turun tangan,” keluh Is, salah satu warga Kota Weda.
Padahal, aturan mengenai penggunaan terpal bagi kendaraan pengangkut material sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap kendaraan menutup muatannya agar tidak membahayakan pengguna jalan lain.
Lebih jauh, hal ini juga bertolak belakang dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, yang mengusung semangat “Transformasi Nilai Fagogoru Menuju Halmahera Tengah Sejahtera, Mandiri, dan Maju”. Dalam misi pembangunan daerah, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, termasuk peningkatan kebersihan kota dan penanganan sampah.
Namun, pemandangan truk proyek tanpa terpal di tengah kota justru memperlihatkan kesenjangan antara komitmen kebijakan dan praktik di lapangan. Ketidaktegasan aparat dalam menegakkan aturan dinilai mencederai semangat pembangunan berwawasan lingkungan yang digaungkan oleh pemerintah daerah.
Publik menilai, lemahnya pengawasan Dishub dan Sat Lantas menjadi penyebab utama masih maraknya pelanggaran ini. Aparat diminta tidak hanya memberi imbauan, tetapi juga mengeluarkan instruksi resmi dan menindak tegas kendaraan proyek yang mengabaikan aturan tersebut.
Jalan raya bukan milik truk proyek semata, tetapi fasilitas umum milik semua warga. Karena itu, ketegasan Dishub dan Sat Lantas Halteng dalam menegakkan aturan akan menjadi tolok ukur keseriusan dalam menjaga keselamatan, kebersihan, dan lingkungan hidup di Kota Weda.
(Editor: Rosa)
