Home / Daerah / Hukrim / Nasional / Regional

Kamis, 15 Juni 2023 - 01:31 WIB

RP.477.175.155.249, APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA USUT ANGGARAN INI.

Jumat, 15 Juni 2023.02:07 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID. Proses infrastruktur pendukung konektivitas wilayah harus mendapat perhatian khusus, ujar Sekretaris Tim Investigasi.

Pasalnya, untuk kebijakan Pembangunan jalan hotmix dari tahun 2018 s/d 2022 yang meliputi:

1. Kecamatan Pulau Gebe di investasikan senilai
Rp. 62.095.278.000 volume  21.450 kilometer.
2. Kecamatan Patani di investasikan senilai
Rp. 196.928.874.050 volume 61.025 kilometer.
3. Kecamatan Weda Utara di  investasikan senilai
Rp. 9.943.694.000  volume 3 kilomater.
4. Kecamatan Weda Tengah di investasikan senilai
Rp. 15.146.667.000 volume 4.4 kilometer.
5. Kecamatan Weda Selatan di investasikan kurang lebih Rp. 30.000.000.000 dengan volume 12 kilometer.
6. Kota Weda di investasikan senilai Rp. 130.000.000.000 volume 38 kilometer.

Dari total anggaran sebesar
RP.477.175.155.249 dengan volume sepanjang 236,480 kilometer, ini harus menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum, harapnya.

Sebab, dari volume dan anggaran yang ada, adanya bukti sejumlah item pada pekerjaan jalan seperti:

1. Kecamatan Weda Selatan SP dua B Desa Sumber Sari sampai dengan saat ini belum di hotmix. 2. Kecamatan Patani menuju patani Utara sampai dengan saat ini belum di hotmix.
3. Jalan trans Waleh SP 1 menuju SP 2 belum di hotmix.
4. Jalan hotmix Desa Lelilef woebulen hotmix yang dikerjakan oleh Cv. Garolaha Utama baru mencapai kurang lebih 350 meter.

Oleh karena itu, kami berharap APH mengusut anggaran dan progres yang ada, agar setiap pelaporan sesuai dengan kondisi di lapangan, tegasnya. (Rosa).

READ  Ketua BPD Desa Kiya Palang Jalan ke Wisata Gua Bokimaruru, Pengunjung Ketakutan dan Memilih Putar Balik

Share :

Baca Juga

Daerah

Distan Bersama Kejari Halteng dan Konsultan Monitoring Sejumlah Proyek.

Hukrim

Berkas Perkara Bos Tambang Illegal Parigi Telah P-21

Daerah

Miris!!! Saling tolak Membayar Dua Paket Proyek Temuan BPK Sebesar Rp.1.714.957.219,00,-

Daerah

Dugaan Ketidakefisienan Anggaran di Halmahera Tengah: Realisasi APBD Seret, Belanja Tak Terduga Membengkak.

Daerah

Status Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas: Kronologi Dokumen yang Menegaskan Masuk Maluku Utara.

Daerah

“Proyek Pantai Rp9,9 M Diselimuti Tanda Tanya: Dokumen vs Data Resmi Diduga Kuat Tak Sinkron”.

Daerah

Kadis Perindagkop Sebut, Penilaian Pasar Murah Tidak Efektif Dalam Menekan Lajunya Inflasi Adalah Keliru.

Daerah

Perangkat Desa Beri Dukungan Dengan Memposting Dukungan ke Salah Satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.

You cannot copy content of this page