Selasa, 22 Juli 2025. 15:46 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID –Dua proyek jalan dengan total anggaran lebih dari Rp20,4 miliar telah digelontorkan untuk membangun satu ruas jalan di Kabupaten Halmahera Tengah. Namun hingga kini, jalan tersebut diduga belum rampung, bahkan sejumlah titik sudah menunjukkan kerusakan.
Situasi ini memantik keresahan warga. Melalui pesan WhatsApp yang diterima Pers Tipikor.id, seorang warga yang enggan disebut namanya menyampaikan desakan:
“Ini bukan proyek kecil. Anggarannya puluhan miliar. Tapi hasilnya seperti ini. Kejati Malut harus turun tangan. Kalau tidak, kami anggap penegak hukum cuma nonton.
”Pernyataan itu mencerminkan keresahan publik yang menilai proyek tersebut gagal dan perlu segera diusut.Berdasarkan data yang dihimpun Pers Tipikor.id, pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengalokasikan dana sebesar Rp9.412.155.800 untuk peningkatan Jalan Sif–Palo melalui skema DAK Penugasan.
Proyek ini dipercayakan kepada CV. Balap Garda Perjuangan, berdasarkan kontrak Nomor: 600/05/SPP/BM-JLN/DAK/DPUPR-HG/III/2024, dengan masa pelaksanaan selama 210 hari kalender.
Namun di tengah pelaksanaan, kerusakan jalan sudah terlihat. Aspal mengelupas, retak, dan mulai berlubang, meskipun pekerjaan disebut belum tuntas 100 persen.
Yang lebih memprihatinkan, pada tahun 2023, ruas yang diduga sama juga telah menyerap anggaran sebesar Rp11.041.401.000 melalui DAK Afirmasi. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Bintang Pratama, dengan kontrak Nomor: 600/02/SPP/BM-JLN/DAK/DPUPR-HT/IV/2023, tertanggal 11 April 2023.
Berikut rincian SP2D tahun 2023 yang diperoleh Pers Tipikor.id:
1. SP2D Nomor: 2479/SP2D-LS/DAK/4.4.1.2/HT/2023 –31 Mei 2023, Uang Muka 25%: Rp2.760.350.250
2. SP2D Nomor: 5897/SP2D-LS/DAK/4.4.1.2/HT/2023 –16 Oktober 2023, Angsuran 60%: Rp4.637.388.420
3. SP2D Nomor: 9791/SP2D-LS/PK-3/4.4.1.2/HT/2023 –28 Desember 2023, Angsuran 100%: Rp3.091.592.280
4. SP2D Nomor: 9899/SP2D-LS/PK-3/4.4.1.2/HT/2023 –29 Desember 2023, Retensi 5%: Rp552.070.050Total anggaran dua tahun proyek:
Rp20.453.556.800. Namun hasilnya? Disinyalir jlan belum selesai dan sebagian sudah rusak.
Selain itu sumber juga mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk tidak tinggal diam. Proyek ini harus diusut tuntas—mulai dari dinas teknis, PPK, konsultan pengawas, hingga penyedia jasa.Dugaan ketidakefisienan, pemborosan anggaran, hingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan harus dibuka ke publik.
“Kalau Kejati tidak segera bertindak, bukan cuma uang rakyat yang lenyap, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” ujar warga tersebut.
Belakangan beredar informasi bahwa proyek ini sudah mulai dipantau oleh pihak Kejati Maluku Utara. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada langkah hukum yang diumumkan secara terbuka.
Kini, proyek ini tak hanya menguji kualitas pembangunan, tetapi juga menguji integritas dan keberanian aparat penegak hukum (Kejati Malut).
Sampai berita ini terpublikasi Pers Tipikor id, belum dapat mengkonfirmasi pihak Kejati Malut. (Editor: Rosa)
