Selasa, 22 April 2025. 22:46 WIT.
HALTENG, TIPIKOR.ID – Proyek Rumah Layak Huni (RLH) dan penyediaan air bersih di Kabupaten Halmahera Tengah kembali menjadi sorotan publik. Meskipun anggaran ada yang telah dicairkan hingga 100 persen sejak tahun 2023, sejumlah proyek tersebut hingga kini belum juga rampung per April 2025.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan pengawasan pelaksanaan proye. Pada hal proyek proyek itu sebelumnya telah jadi sorotan seperti di kawasan Patani, Desa Yendeleu, Trans Waleh, dan Weda Kota.
Desakan kepada DPRD Halmahera Tengah untuk bertindak semakin menguat. Salah satu warga Trans Waleh, Siwank Gebe, menegaskan agar DPRD segera menyurati Kejaksaan Negeri sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal akuntabilitas proyek.
“DPRD jangan tinggal diam. Kalau memang ada indikasi penyimpangan, segera libatkan kejaksaan. Ini menyangkut uang rakyat,” tegas Siwank Gebe.
Lebih lanjut, Siwank menjelaskan kondisi proyek RLH di Trans Waleh. Di SP 1 terdapat 24 unit rumah dan di SP 2 juga 24 unit, dengan total 48 unit. Namun, hampir seluruhnya belum rampung 100 persen.
“Ada yang belum diplester, belum dipasang jendela dan pintu, juga belum ada instalasi meteran. Ironisnya, meski belum selesai, sudah ada warga yang menempatinya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kekhawatiran jika proyek baru RLH dan air bersih kembali masuk di tahun ini, sementara proyek tahun lalu belum tuntas.
Menurutnya, hal ini menjadi alarm keras perlunya transparansi, pengawasan ketat, dan keberanian DPRD untuk bertindak.
Kini publik menanti, apakah DPRD Halmahera Tengah akan merespons desakan ini dengan langkah konkret, atau justru kembali membiarkan persoalan ini berlarut. (Rosa).
