Home / Daerah / Nasional / Regional

Sabtu, 19 April 2025 - 22:57 WIB

Proyek Jembatan Gagal, Salah Satu Tokoh Masyarakat Desa Yeisowo Geram dan Desak APH Bertindak.

Sabtu, 19 April 2025.23:52 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR ID. Warga Desa Yeisowo, Kecamatan Patani, meluapkan kemarahan atas proyek pembangunan jembatan darat yang mangkrak sejak dikerjakan pada Agustus 2024. Proyek yang dibiayai dari anggaran APBD dengan nilai sebesar Rp567.500.000 dan dilaksanakan oleh CV Jiman Sukses ini tak kunjung selesai hingga pertengahan April 2025.Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memicu kecurigaan publik terhadap tata kelola anggaran dan komitmen pelaksana.

Progres pekerjaan yang minim dan tidak transparan membuat warga mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk turun tangan secara serius.

Foto yang diambil kemarin oleh warga setempat memperlihatkan jelas bahwa pekerjaan fisik masih belum rampung. Bagian timbunan di sisi kiri dan kanan jembatan, yang seharusnya menjadi sambungan antara jalan dan jembatan, tampak belum dikerjakan dengan tuntas.

Hal ini menandakan bahwa jembatan tersebut belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya, meski waktu pengerjaan telah berlangsung lebih dari delapan bulan.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Yeisowo, berinisial KA kepada Pers Tipikor id, lewat pesan WhatsApp menyebutkan bahwa keterlambatan proyek ini sudah sangat meresahkan warga.

“Kami sudah cukup sabar, tapi kondisi ini tak bisa dibiarkan terus. Ini uang rakyat, dan harus ada pertanggungjawaban. Kalau sudah ada temuan dari BPK, maka APH tidak perlu lagi menunggu,” tegas KA.

KA menilai proyek ini sudah seharusnya diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Terlebih, dugaan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat alasan bahwa APH harus segera bertindak.

Proses hukum harus segera dijalankan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar dan memastikan pihak bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.

KA juga mendesak DPRD Halmahera Tengah untuk tidak tinggal diam. Sebagai lembaga pengawasan, DPRD wajib mendorong APH agar segera memproses kasus ini secara terbuka dan tuntas. Sikap tegas dari DPRD dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjamin setiap rupiah dari anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. (Rosa).

READ  ABAIKAN NILAI TERTINGGI KELULUSAN PERENGKINGAN (PPP3 DIPERTANYAKAN.

Share :

Baca Juga

Daerah

Dugaan Proyek Fiktif 2024 di Weda Terkuak: Publik Pertanyakan Ke Mana Dana Rp14,9 miliar.

Daerah

Polemik Surat Edaran Penutupan Wisata Goa Bokimaruru, Pengelola Wisata, Pemilik Lahan, dan Ibu-Ibu Pemilik Warung Gelar Rapat.

Daerah

Rustam Ismail; “Tidak Ada Unsur Pelanggaran Netralitas Bagi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kadis Pendidikan”.

Daerah

“DPRD Halmahera Tengah Diminta Tidak Diam, Pelayanan RSUD Weda Perlu Dikawal Serius”.

Daerah

Mencuat!! “Keluhan Sejumlah ASN dan PTT, Terkait Pembagian Biaya Perjalanan Dinas”.

Daerah

DISINYALIR MARK UP, “AKTIVITAS PENATAAN AREA PARKIR NUSLIKO PARK”.

Daerah

“Tanpa Bukti Ilmiah, ASN Inisial BM Klaim Ikan dari Luar Halteng Mengandung Zat Berbahaya”.

Daerah

HUJAN DERAS, POHON TUMBANG DI RUAS JALAN WEDA-NUSLIKO.

You cannot copy content of this page