Jum’at,13 Juni 2025.01:47 WIT.
HAL-TENG PERS | TIPIKOR.IDPendidikan kerap menjadi jargon utama dalam visi dan misi kepala daerah. Namun di Kabupaten Halmahera Tengah, data realisasi anggaran tahun 2024 dari Dinas Pendidikan justru memperlihatkan tantangan besar dalam pelaksanaan komitmen tersebut. Dari total pagu sebesar Rp401,3 miliar, yang terealisasi hanya Rp314,9 miliar—sekitar 78,47 persen. Di atas kertas, angka ini terlihat wajar. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, banyak kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sementara sebagian lainnya menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme pelaksanaan anggaran.
Salah satu contoh adalah kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan yang memiliki pagu sebesar Rp161 juta namun tidak terealisasi sama sekali. Demikian pula dengan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Rp49 juta) dan Pengadaan Mebel Sekolah (Rp40,6 juta) yang tidak menyerap anggaran. Ketiga kegiatan ini mendukung langsung proses pembelajaran, sehingga ketiadaan realisasi menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan perencanaan dan penganggarannya.
Beberapa kegiatan lainnya justru mencatat realisasi 100 persen, meskipun ruang lingkupnya tidak sebesar pembangunan fisik atau pelatihan tenaga pendidik. Misalnya, kegiatan Pencegahan Perundungan dan Intoleransi serta Pengadaan Buku Teks dan Non-Teks bagi peserta didik. Meskipun kegiatan ini penting, jika dibandingkan dengan sektor seperti pembangunan ruang kelas baru, terlihat ketimpangan. Pembangunan ruang kelas baru yang memiliki pagu sebesar Rp1,8 miliar, hanya menyerap Rp746 juta atau 41,46 persen dari total anggaran.
Di sisi lain, kegiatan pembangunan gedung pendidikan nonformal mencatat realisasi Rp396 juta dari pagu Rp574 juta (68,97 persen), meskipun sebelumnya belum terlihat progres pelaksanaan di tahap awal. Situasi ini menunjukkan perlunya keterbukaan informasi dalam tahapan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan tenaga pendidik juga belum berjalan maksimal. Dari total pagu sebesar Rp1,86 miliar, realisasi yang tercatat hanya Rp844 juta. Padahal, pelatihan merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan mutu guru dan tenaga pendidik.
Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan menyerap Rp5,86 miliar dari pagu Rp6,4 miliar atau sekitar 92,97 persen. Namun, dalam subprogram yang sama, kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik yang dialokasikan Rp100 juta tidak dijalankan sama sekali. Ketidakterlaksanaannya kegiatan ini dapat berdampak pada validitas proses distribusi tenaga pendidik di lapangan.
Di bawah struktur Dinas Pendidikan, sektor kebudayaan juga mengalami hal serupa. Dari total anggaran Rp736 juta, realisasi anggaran hanya mencapai 47,5 persen. Salah satu kegiatan, yaitu Pembinaan SDM dan Pranata Kebudayaan, hanya menyerap Rp100 juta dari total pagu Rp286 juta. Angka ini mencerminkan belum optimalnya perhatian terhadap sektor kebudayaan yang seharusnya mendukung penguatan identitas dan karakter daerah.
Secara keseluruhan, dana yang tidak terserap di Dinas Pendidikan mencapai lebih dari Rp86, 4 miliar. Jumlah sebesar ini tidak sekadar mencerminkan efisiensi anggaran, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program. Beberapa kegiatan yang tidak dijalankan meskipun telah dianggarkan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem penganggaran yang ada.
Kepala daerah tidak cukup hanya mengacu pada besaran persentase serapan secara keseluruhan. Evaluasi efektivitas program, relevansi kegiatan, dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan jauh lebih penting. Tanpa itu, sektor pendidikan berisiko menjadi simbol formalitas semata—jauh dari peran strategisnya dalam membangun sumber daya manusia.
“Sampai berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Halmahera Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait kegiatan yang tidak terealisasi.
”Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk peningkatan mutu. Jika pendidikan disebut sebagai prioritas, maka pelaksanaannya pun harus mencerminkan hal tersebut secara nyata. (Editor: Rosa).
