Home / Daerah / Nasional / Regional

Minggu, 22 September 2024 - 18:40 WIB

Pemda Halteng Diminta Perjelas Status Tanah Lopon.

Rabu, 22 September 2024.19:36 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR.ID.
Niksen, salah satu Warga Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Kepada Pers Tipikor.id, pada (17/09) dikediamannya, berharap ada peninjauan ulang terkait tanah Dusun Lopon telah dihuni sejumlah Warga.

Menurutnya, tanah tersebut merupakan tanah milik keluarga besar Burmana, lokasinya berada di Dusun Lopon Desa Sidanga Kecamatan Weda, jelasnya.

Sebelumnya, sebagian masyarakat Goeng yang mengungsi akibat dari peristiwa kelam 1999, mendatangi keluarga besar Burnama di Lelilef Sawai dan meminta izin untuk bertempat sementara waktu diatas tanah Lopon sambil menanti situasi membaik, akan tetapi sampai dengan saat ini dengan berjalannya waktu sebagian warga yang menempati tanah tersebut tidak kembali ke Desa asal (Goeng), ulasnya.

Dan pada Minggu, 31 Desember 2023, saat
peresmian penyalaan listrik perdana di Dusun Lopong, Desa Sidanga oleh mantan
Pj. Bupati Ikram M Sangaji.

Mantan Pj Bupati itu mengatakan, bukan hanya listrik, tapi jalan dan sweering Pemkab akan kerjakan, tetapi bertahap dari mulai pengukuran, penimbunan dan penggusuran, tetapi
masyarakat harus menerima dan ikhlas.

Tambah Niksen, perkataan mantan Pj. Bupati ini keliru, seharusnya sebagai seorang Pj. Bupati dia mencari tahu dengan jelas status tanah tersebut, bukan serta merta, mencanangkan program Jalan dan Swering, tanpa tahu kejelasan tanah yang ditempati Warga.

“Harapan kami masyarakat pemilik tanah tersebut, agar Pemerintah Daerah memperjelas status tanah tersebut, sebelum, Program jalan dan Swering yang disampaikan oleh mantan Pj Bupati itu terlaksana, harap Niksen.

Katanya lagi, andai tidak ada kejelasan, maka kami sebagai pemilik lahan akan mengosongkan areal yang ditempati Warga, karena itu hak milik kami, tegas Niksen. (Rosa)

READ  Pelantikan Esalon Dua Diduga Cacat Administrasi, Penjabat Bupati Diminta Tegas.

Share :

Baca Juga

Daerah

Puluhan Rumah Layak Huni (RLH) Tak Tuntas, Aparat Penegak Hukum (APH) Diminta Dalami.

Daerah

KPK Jangan Kemasukan Angin Dengan 10 Ijin Usaha Pertambangan Ilegal (IUP) Yang Ada Di Halmahera Timur

Daerah

Pengawasan Warga Berujung Pengamanan 10 Ton Scrap oleh Polres Halmahera Tengah.

Daerah

Terendus Tambang Ilegal Di Maluku Utara, Ampera Haltim Ajak Komisi Anti Rasuah/KPK, Seriusi 13 Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

Daerah

Pertemuan Perdana Kabid Tenaga Kerja Bersama Serikat Pekerja.

Daerah

Nyata, “Capaian Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ir. Ikram Malan Sangadji”.

Daerah

Bermodus Menjual Mobil, Oknum Malah Bawa Kabur Mobil Yang Sudah Bayar Pembeli.

Daerah

Begini Klarifikasi Kepsek SMA IT Fagogoru Desa Dotte Kecamatan Weda Timur.

You cannot copy content of this page