Jum’at, 30 Mei 2025.17:23 WIT.
Oleh: SurahmanKetua Pusat Studi Kemaritiman, Lingkungan dan Ekonomi (PaSKaLiE)Katua Harian KNPI Provinsi Maluku UtaraMantan Dekan Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun.
HAL-TENG PERS TIPIKOR.ID. Perjalanan 100 hari adalah waktu yang singkat namun selalu menjadi rujukan siapapun yang memimpin daerah baik bupati, walikota, gubernur bahkan presiden. 100 hari kinerja kepemimpinan gubernur maluku utara perempuan pertama sherly laos akan menghadirkan catatan ruang public untuk menentukan sentuhan perdana arah kemana maluku utara yang selanjutnya mengarah pada penilain rakyat.
Adakah secercah harapan di negeri seribu pulau ini baik pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar serta kesejahteraan masyarakat. Tindakan cepat “100 hari kerja pertama” merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-32, Franklin D. Roosevelt (FDR). Memimpin pada tahun ke-4 sejak depresi ekonomi, beliau menekankan pentingnya tindakan yang cepat dan tepat dalam mengatasi dampak ekonomi yang dialami oleh AS. “100 hari pertama” senantiasa menjadi cara paling efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pemimpin baru siap untuk bekerja.
Tradisi ini sangat relevan untuk pemerintah provinsi Maluku Utara dan masyarakatnya. Selama ini, pemimpin baru tidak pernah memberikan pesan penuh harapan diawal pemerintahannya. Sebuah pesan dari Gubernur dan wakilnya untuk totalitas mengabdi dan bekerja memajukan dan mensejahterakan rakyat.
Pertanyaannya, setelah terpilih dan dilantik, adakah setitik cahaya harapan yang jelas dari Sherly-Sarbin? sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030 bahwa mereka akan siap totalitas untuk rakyat? Setitik cahaya harapan yang akan mewarnai di 100 hari pertama kepemimpinan.
Setelah melakukan penelusuran ke berbagai sumber data, sebelum 100 hari atau setelah penetapan kemenangan Sherly-Sarbin baik keputusan KPU, MK dan setelah pelantikan Sherly Laos telah melakukan pertemuan dengan beberapa menteri dan tak tanggung-tanggung berbagai manuver kerja-kerja awal dengan memperkuat networking di pusat dengan melakukan audensi bersama menteri kesehatan, menteri pertanian, kepala badan kepegawaian negara, kepala badan gizi dan kedutaan besar spanyol untuk Indonesia.
Salah satu program pelayanan dasar yaitu kesehatan, pasca pertemuan dengan kementerian kesehatan tak berlangsung lama menteri kesehatan bapak Gunadi Sadikin langsung melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di kabupaten pulau taliabu untuk peningkatan status RSUD dari tipe D ke C, kemudian di Halmahera Timur untuk pembangunan RSUD tahun 2025, dan perencanaan RSUD di Halmahera Tengah tahun 2026 nanti.
Adapun beberapa hal yang akan dilakukan Sherly Laos yaitu melakukan mapping sumberdaya manusia, membuka beasiswa dokter umum dan dokter spesialis bagi putra- putri maluku utara untuk kembali mengabdi dalam rangka mengisi kekurangan dokter dan implemtasi aplikasi satu sehat yang akan menjadi raport kesehatan digital dari bayi hingga lansia untuk menuju maluku utara sehat, sumberdaya manusia yang unggul dengan telah ditandatanganinya MoU dengan Universal Health Coverage (UHC)
Demikian halnya sektor pendidikan terobosan baru Sherly Laos menargetkan Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Maluku Utara. Ia telah menginstruksikan Dinas Pendidikan minimal disekolah negeri tidak adalagi iuran-iuran untuk mencabut pungutan komite sekolah pada 6 maret lalu dalam siding paripurna DPRD. Pemerintah Provinsi telah menganggarkan RP 34 miliar melalui BOS Daerah (BOSDA).
Demikian halnya dengan Program Sekolah Rakyat yang menyasar mesayarakat kurang mampu, juga diluncurkan pada tahun ajaran juli 2025 dan menjadi bagian dari 100 daerah prioritas nasional dalam pendidikan inklusif. untuk sekolah swasta akan direview dan ditelaah sehingga pemerataan pendidikan dimaluku utara benar-benar terlaksana dengan asas pemerataan dan keadilan untuk rakyat maluku utara, demikian halnya kesempatan para pelajar yang akan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, Sherly laos memperluas kinerjanya dengan melakukan MoU dengan 27 perguruan tinggi diMaluku Utara yang dipusatkan di Universitas Khairun.
Program 100 hari kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe yaitu mudik gratis, kalau tidak salah program ini baru pertama kali dilakukan dari masa-masa kepemimpinan dari sebelumnya. Harapan besar gubernur agar dengan adanya program mudik gratis ini dapat membantu masyarakat dalam menyambut hari raya, dan arus mudik balik ketempat tujuan mereka masing masing agar dapat meringankan beban biaya mudik yang mereka gunakan.
Demikian halnya dengan program 700 rumah layak huni akan dibangun dan direnovasi dapur sehat serta air bersih. Adapun program untuk memacu konektivitas, usulan jalan dan jembatan senilai Rp8 triliun tengah difinalkan Kementerian PUPR. Sedangkan untuk program sektor perikanan pengadaan alat tangkap, cold stroge, pabrik es, dan bibit rumput laut yang telah dilaunching di Kampung Nelayan Modern Kelurahan Dufa-Dufa, dan juga penting kiranya pemerintah provinsi maluku utara agar mendorong industrilisasi perikanan untuk peningkatan PDRB oleh karena sektor perikanan hingga saat ini PDRBnya masih kecil dibawah sektor pertanian.
Hilirisasi sektor pirikanan adalah sebuah keharusan jika bisa ditindaklanjuti secara operasional kedepan oleh Gubernur Sherly Laos dalam konteks pengelolaan perikanan yang berkelanjutan antara hulu dan hilir memang tidak dapat dilepaspisahkan, kalau disektor hulu berkaitan dengan potensi sumberdaya ikan, Maluku Utara sudah tidak diragukan lagi, dengan adanya 3 WPP potensial namun disektor hulu juga kita masih masih terkendala dengan infrastruktrur dan armadanisasi perikanan yang belum memadai dan masih didominasi oleh nelayan sekala kecil, serta sektor hulu juga kita masih terkendala, Maluku Utara masih jauh tertinggal salah satunya adalah belum adanya infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi (Integrate Fishing Port) agar dapat memperkuat program hilirisasi.
Selain fokus pada program 100 hari kerja sherly Laos juga mendukung penuh Asta Cita, delapan program utama Presiden, dan siap menjalankan visi besar pemerintahan pusat di daerah. Masa 100 hari yang telah dijalani tentu bukan akhir cerita. Masa itu akan menjadi permulaan dari perjalanan 5 tahun kedepan. Namun, dalam tradisi kepemimpinan yang sukses, 100 hari merupakan fase krusial.
Kegagalan dalam mengelola kinerja di 100 hari pertama akan berimplikasi buruk pada beberapa hal, seperti penguatan (Trush) kepercayaan dan dukungan stakeholder dan partisipasi masyarakat.Dari beberapa kepemimpinan ada plus minusnya namun esensi kesejahteraan adalah tolak ukur utama agar seluruh sumberdaya milik rakyat dikelola untuk tidak memuaskan ambisi kekuasaan. Dalam beberapa tahun belakangan pembangunan diberbagai sendi kehidupan berjalan tanpa arah, tanpa peta jalan (roadmap) yang jelas. Pembangunan manusia jauh tertinggal dari pembangunan daerah-daerah lain. Dengan melihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Maluku Utara yang cenderung baik pada tahun 2024 mencapai 71.84 meningkat 0.86 poin (1.21 persen) dibandingkan tahun 2023 yaitu 70.98), walaupun mengalami peningkatan dari waktu ke waktu namun berdasarkan data BPS (15/1/2025) Maluku Utara masuk 10 Provinsi termiskin di Indonesia periode september 2024 berada pada urutan ke 8 (delapan) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.78 persen atau 293,99 ribu orang. Ini adalah sebagian potret redup kinerja pembangunan.
Masih terekam hingga saat ini terkait rendahnya kinerja di Provinsi Maluku Utara seperti carut marutnya tata kelola reformasi birokrasi dan sebagainya.Agenda program 100 hari telah terlewati dan perlu diapresias, penulis sarankan sebagai berikut:
Pertama, sampaikan kepada publik agenda-agenda strategis pembangunan yang berbasis pada persoalan eksisting sesuai aspirasi rakyat Maluku Utara dan juga janji politik saat kampanye tidak semata-semata persoalan infrastruktur. Kedua, memperkuat sinergisitas dan kolaborasi dengan bupati dan walikota serta berbagai stakeholder strategis untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan publik di Provinsi Maluku Utara. Ketiga, sampaikan kepada publik, apa gagasan inovasi untuk mengakselerasi ketertinggalan pencapaian pembangunan daerah, seperti defisit anggaran, hutang dana bagi hasil (DBH), IPM (Indeks Pembangunan Manusia), pendidikan, kesehatan dan lambatnya penurunan angka kemiskinan, dan kondisi infrastruktur jalan provinsi maupun kabupaten, dan lainnya. Niat suci Sherly Laos dan Sarbin Sehe yang telah disampaikan pada pidato paripurna yaitu menerapkan pemerintahan yang berdasarkan prinsip governace dengan mengedepankan akuntabilitas, tranparansi dan evektifitas dalam birokrasi dan menyiapkan birokrasi yang inovasi, bisa bekerjasama, yang berlari cepat, profesional dan solid serta menolak praktek-praktek lama yang menghambat kemajuan daerah dan menerapkan system meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan serta mengabdi untuk kepentingan masyarakat Maluku Utara. (Editor: Rosa).
