Rabu, 23 September 2026.22:14 WIT
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Amanat Nasional DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Amanat Nasional, Devi Dodi Diantoro, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, yang berlangsung pada Rabu, 23 September 2026, sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.
Dalam pandangannya, Devi Dodi Diantoro mengawali penyampaian dengan mengajak seluruh pihak untuk selalu berikhtiar menghadapi cuaca ekstrem berkepanjangan dan minimnya curah hujan.
Kondisi tersebut, kata Devi dalam pandangan fraksi, menuntut peningkatan kewaspadaan, terutama terhadap ancaman bencana kekeringan dan musibah kebakaran, baik di permukiman padat penduduk, lahan maupun hutan.
Selanjutnya, Fraksi PKB dan PAN menyampaikan pandangan terhadap anggaran pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,820 triliun, yang sebelumnya sebesar Rp1,839 triliun, dengan nilai pendapatan transfer sebesar Rp1,340 triliun dan PAD sebesar Rp470 miliar.
Fraksi PKB dan PAN menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mampu meningkatkan nilai PAD secara signifikan dari perencanaan sebelumnya.
Namun, dalam pandangan tersebut, fraksi memandang perlu untuk lebih mengoptimalkan peluang-peluang objek penghasil yang belum dimaksimalkan.
Di sisi lain, fraksi juga menyampaikan bahwa dana bagi hasil hingga kini belum terealisasi sepenuhnya dan masih menjadi problem yang harus segera dituntaskan secara bersama.
Pada sisi belanja daerah, Fraksi PKB dan PAN menyampaikan bahwa anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,122 triliun, yang sebelumnya sebesar Rp1,979 triliun, dengan nilai belanja operasi sebesar Rp1,413 triliun.
Dalam anggaran belanja daerah yang meningkat dari perencanaan sebelumnya, fraksi menyampaikan sejumlah masukan dan catatan kritis dalam beberapa aspek.
Pada bidang pendidikan, fraksi menyampaikan bahwa pendidikan menjadi sarana penting dalam menunjang keberlanjutan generasi ke depan.
Namun, kualitas pendidikan selalu dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga proses pelaksanaan belajar-mengajar menjadi aman dan nyaman.
Fraksi menyampaikan bahwa penyediaan alat-alat laboratorium sebagai penunjang kualitas pendidikan menjadi sasaran utama yang harus segera dituntaskan.
Selain alat-alat laboratorium, terdapat beberapa bangunan sekolah yang perlu dilakukan renovasi guna menjaga kualitas belajar-mengajar dapat terlaksana dengan baik, aman dan tentram.
Dalam pengelolaan sampah, Fraksi PKB dan PAN menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius.
Fraksi menyoroti masih kurangnya ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara yang terdapat di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, serta penyediaan mobil pengangkut sampah.
Dengan ledakan populasi penduduk terbanyak di Halmahera Tengah, fraksi memandang perlu adanya pembangunan tempat pembuangan akhir yang terdapat di kedua kecamatan tersebut demi menjawab problem yang dialami.
Selanjutnya, penyediaan air bersih disebut sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan masih menjadi problem untuk dituntaskan secara berkala.
Fraksi menyampaikan adanya ketersediaan dan kualitas air bersih melalui pembangunan WTP di Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Tengah, dengan tata pelaksanaannya dikelola langsung oleh PDAM.
Namun, dalam proses pengelolaan tersebut perlu adanya percepatan pembangunan instalasi penyaluran air bersih sehingga kebutuhan air bersih dapat dinikmati oleh masyarakat.
Pada pembangunan infrastruktur dasar, fraksi menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi instrumen penting dalam setiap kebijakan program yang dikerjakan.
Setiap kebijakan yang dilaksanakan selalu dilandaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan daerah.
Pembangunan infrastruktur dasar di Halmahera Tengah seperti rabat beton, bronjong kali, dan akses jalan tani di beberapa titik masih menjadi keluhan masyarakat yang perlu untuk dilaksanakan.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Amanat Nasional menyatakan siap untuk membahas lebih lanjut Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 secara konstruktif.(Editor: Rosa)
