Jum’at, 2 Oktober 2026.22:00 WIT
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Di tengah dorongan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, struktur belanja pada tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan porsi perjalanan dinas yang cukup menonjol.
Pada sejumlah kegiatan, anggaran perjalanan dinas muncul berulang dengan nilai mulai dari Rp20.000.000 hingga Rp250.000.000 dalam satu paket. Besaran tersebut tersebar pada berbagai kegiatan pemerintahan kecamatan.
Pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, tercatat delapan paket.
Masing-masing berupa honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp5.000.000; jasa kepada masyarakat sebesar Rp12.500.000; jasa kepada masyarakat sebesar Rp18.750.000; perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp20.000.000; perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp20.000.000; honorarium sebesar Rp4.000.000; honorarium tim, penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp14.400.000; serta perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp100.000.000.
Total alokasi pada kegiatan tersebut mencapai Rp194.650.000, dengan komponen perjalanan dinas sebesar Rp140.000.000.
Pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdapat dua paket perjalanan dinas dalam kota, masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp50.000.000.
Total alokasi kegiatan tersebut mencapai Rp80.000.000, seluruhnya berupa perjalanan dinas.
Selanjutnya, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah memuat enam paket.
Rinciannya, perjalanan dinas dalam kota Rp30.000.000; jasa kepada masyarakat Rp80.000.000; perjalanan dinas dalam kota Rp20.000.000; perjalanan dinas dalam kota Rp20.000.000; jasa kepada masyarakat Rp40.000.000; dan jasa kepada masyarakat Rp37.500.000.
Total alokasi kegiatan tersebut mencapai Rp227.500.000, dengan perjalanan dinas sebesar Rp70.000.000.
Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat dua paket perjalanan dinas dalam kota, masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp50.000.000. Totalnya mencapai Rp70.000.000.
Sementara pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat dua paket jasa tenaga administrasi, masing-masing sebesar Rp105.000.000 dan Rp42.000.000, dengan total Rp147.000.000.
Porsi terbesar terlihat pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Di dalamnya tercatat empat paket perjalanan dinas, yakni perjalanan dinas biasa sebesar Rp50.000.000, perjalanan dinas biasa sebesar Rp100.000.000, perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp50.000.000, dan perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp250.000.000.
Total empat paket tersebut mencapai Rp450.000.000, seluruhnya merupakan alokasi perjalanan dinas.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang ditampilkan melalui sistem pengadaan pemerintah, terdapat 24 paket bersumber dari APBD dengan total pagu mencapai Rp1.169.150.000. Seluruh paket tersebut tercatat dengan waktu pelaksanaan Januari 2026.
Jika seluruh angka tersebut dijumlahkan, terdapat 15 paket perjalanan dinas dengan total Rp810.000.000. Angka tersebut setara sekitar 69,28 persen dari keseluruhan pagu 24 paket.
Sementara komponen lainnya terdiri atas jasa kepada masyarakat sebesar Rp188.750.000, jasa tenaga administrasi sebesar Rp147.000.000, serta berbagai honorarium sebesar Rp23.400.000.
Dengan demikian, total keseluruhan dari 24 paket tersebut mencapai Rp1.169.150.000.
Angka yang paling menonjol berada pada satu paket perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp250.000.000. Nilai tersebut sendiri mencapai sekitar 21,38 persen dari keseluruhan pagu 24 paket.
Di bawahnya terdapat perjalanan dinas biasa sebesar Rp100.000.000, perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp100.000.000, serta sejumlah paket lainnya dengan nilai Rp80.000.000, Rp70.000.000, Rp50.000.000, Rp30.000.000 dan Rp20.000.000.
Pertanyaan kemudian menjadi konkret: apa dasar penghitungan Rp250.000.000 untuk perjalanan dinas dalam kota tersebut?
Berapa kali perjalanan direncanakan?
Berapa orang yang terlibat?
Apa tujuan masing-masing perjalanan?
Berapa biaya yang diperhitungkan untuk setiap perjalanan?
Dan apa keluaran yang dihasilkan dari setiap perjalanan tersebut?
Pertanyaan serupa juga relevan terhadap Rp810.000.000 yang tersebar dalam 15 paket perjalanan dinas. Apakah seluruh alokasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur dan target kegiatan yang jelas?
Dalam konteks efisiensi anggaran, persoalannya bukan sekadar apakah perjalanan dinas diperbolehkan atau tidak. Yang lebih mendasar adalah apakah setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perhitungan yang rasional, pelaksanaan yang sesuai perencanaan, serta keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab efisiensi bukan berarti seluruh perjalanan dinas harus dihapus. Efisiensi menuntut agar setiap pengeluaran dapat dijelaskan: untuk apa anggaran digunakan, berapa kebutuhannya, siapa yang melaksanakan, dan apa manfaat yang dihasilkan.
Dokumen RUP yang ditampilkan melalui SiRUP LKPP menjadi pintu awal untuk melihat bagaimana rencana belanja pemerintah diumumkan kepada publik. LKPP sendiri menjelaskan bahwa SiRUP digunakan untuk mengumumkan RUP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Namun, angka dalam RUP belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana anggaran tersebut direalisasikan. Karena itu, penelusuran berikutnya menjadi penting, terutama terhadap dokumen pelaksanaan, bukti perjalanan, jumlah pelaksana, pertanggungjawaban, serta keluaran dari setiap kegiatan.
Pers Tipikor.id telah mengonfirmasi Camat Weda Tengah melalui pesan WhatsApp terkait dasar perhitungan dan kebutuhan anggaran perjalanan dinas tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, pesan konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan. (Editor: Rosa)
