Home / Daerah / Nasional / Regional

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:03 WIB

Dampak Kebijakan Hilirisasi Indonesia Terhadap Ekonomi dan Lingkungan di HalmaheraTengah.

Rabu, 22 Mei 2024. 17:01 WIT

HAL-TENG PERS TIPIKOR.ID
Cantre Strategi Internasional Studies (CSIS) melaksanakan giat Focused Group Discussion (FGD) dengan tema” Dampak Hilirisasi Industri di Kabupaten HalmaheraTengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Tiara pada, Kamis (22/5/2024). Hadir saat acara tersebut, Bappelitbangda, DLH, Nakertrans, dan BPKB Kabupaten Halmahera Tengah.

Adi Nofa salah satu peneliti Departemen Ekonomi saat di wawancara mengatakan, kegiatan ini dalam rangka kami mau melihat kebijakan hirilisasi mineral yang menjadi perioritas Presiden dan Presiden terpilih, ujarnya.

Untuk itu, “kami dari Cantre Strategi Internasional Studies (CSIS) mau melihat sebenarnya dari kebijakan hirilisasi mineral ini terutama di Halmahera Tengah. Sebab Halmahera Tengah salah satunya yang menjadi fokus untuk pembangunan hirilisasi mineral”.

Selain itu, kata Adi Nofa, seberapa besar dari kebijakan hirilisasi mineral yang ada di Halmahera Tengah, terutama terhadap masyarakat, jadi tidak hanya kita bicara tingkat pertumbuhan ekonomi yang tiggi saja, tetapi apa manfaatnya ke masyarakat dan seperti apa, apakah bisa mensejahterakan masyarakat, apakah masyarakat bisa keluar dari kemiskinan dan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang baru dan lain-lain, ulasnya.

Katanya lagi, kami juga ingin melihat bagaimana dengan tantangan-tangan yang ada dengan kebijakan hirilisasi ini, misalnya, ada tantangan dari sisi lingkungan, apakah dari kebijakan ini ada kerusakan lingkungan yang terjadi? bagaimana kita mengupayakan untuk memitigasinya. Jadi disini kami dari CSIS di Jakarta kami ingin mendapatkan data-data daerah dan data-data lapangan. Kondisi rill kondisi dilapangan seperti apa, kondisi ekonomi masyarakat itu bagimana dan bagaimana kondisi lingkungan, ungkapnya.

Ketika ditanyakan terkait dampak lingkungan, Adi Nofa menjelaskan, “kalau mengenai pencemaran lingkungan ada beberapa hal, yaitu, air laut dan udara akan tetapi kita harus meihat kebijakan hirilisasi ini tujuannya apa, tentunya tujuannya adalah peningkatan investasi. Dari hal itu memang kata dia, ada dampak negatifnya dari sisi pencemaran lingkungan, nah ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar bagaimana bisa berkolaborasi dan juga bisa memaksa ini menjadi agenda yang harus diperioritaskan.
Jadi tidak hanya dari investasinya saja dan pembangunan smelternya, tetapi juga perlu harus diperhatikan, bagaimana dengan adanya polusi air sungai yang ke air laut, ini yang harus jadi perhatian, jelasnya.

READ  Rapat Koordinasi Daerah PB BPBD Se-Provinsi Maluku Utara 2023.

Ia juga menjelaskan mengenai dampak lingkungan ke depan dan dampak ekonomi jangka pendek. Oleh karenanya, kita tidak boleh
melihat salah satu isu saja, tapi ini kita harus lihat semuanya. Harus ada atensinya kita semua karena pemerintah juga punya target menurunkan emisi sampai ke Nol persen, jadi itu harus disingkronkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

Tambah Adi Nofa, ada lagi yang menarik dari sisi hirilisasi ini, adalah mendorong semua orang masuk ke sini dan untuk infrastruktur harus juga ada perhatian pemerintah, baik dari sisi bangunan dan dari sisi akses jalan, karena trafiknya sangat bahaya dan macet sekali. (Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

SLB Ikut Kebagian! Pemkab Halteng Distribusikan Bantuan Pendidikan Secara Merata.

Daerah

Jelang Pilkada, Polres Halteng bersama Admin sepakat untuk men “take down”grup Facebook Nuansa Halmahera Tengah (NHT).

Daerah

Akibat Ulah Kepala Desa Woejerana, Ratusan Warga Woekob, Palang Jalan Utama Di Kilo Meter 17

Daerah

Ketua PBSI Halteng, Busran Hanafi, Sampaikan Terima Kasih Kepada Pemda Halteng.

Daerah

Rp11 Miliar Lenyap di Atas Kertas — Kejati Malut Diminta Usut Dugaan Korupsi DAK Afirmasi.

Daerah

Video Viral Oknum ASN Dukung Salah Satu Paslon.

Daerah

Kejari Halteng Sosialisasikan Program Jaksa Garda Desa dan Aplikasi Jaksa Jaga Desa 2025.

Daerah

Moh. Fitra U Ali, FPTI Maluku Utara Perluasan Jangkauan, Kepengurusan Akan Dibentuk di Lima Kabupaten/Kota.

You cannot copy content of this page