Home / Daerah

Kamis, 31 Maret 2022 - 14:17 WIB

Aparat Penegak Hukum (APH), Diminta Dalami Dugaan Gratifikasi Jalan Milik Bupati

Kamis,31/03/2022.

π“πˆππˆπŠπŽπ‘.𝐒𝐝 Halteng – Wakil sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Tengah Rusli Ishak, kepada Media Tipikor kamis 31 Maret 2022, lewat pesan singkatnya meminta APH melakukan pedalaman dugaan kasus gratifikasi terkait jalan milik pribadi Bupati.

Menurut waksek KNPI, pendalaman terkait dugaan pemberian hadiah jalan kepada Bupati dari salah satu kontraktor jalan itu harus di seriusi, sebab disana telah terjadi kasus dengan dugaan korupsi gratifikasi oleh pejabat daerah.

Wakasek KNPI, dalam keterangannya yang diterima Media Tipikor, lewat pesan singkatnya, bahwa pada pekerjaan jalan itu ada juga para saksi dari kontraktor dan pekerja jalan itu, ungkapnya.

Wakasek KNPI juga menjelaskan, pengaspalan jalan itu, di kerjakan oleh PT. Buli Bangun, yang juga pada saat itu bertepatan dengan mengerjakan pekerjaan preservasi jalan hotmix weda-sagea.

Maka secara kelembagaan, “kami juga akan meminta kepada Ketua umum KNPI Bapak Haris Pratama, agar segera mendesak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memanggil para terduga dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi gratifikasi yang terjadi di jalan milik Bupati itu, tegasnya.

Secara terpisah, Ketua KNPI Husen Ismail berharap, agar laporan atas dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat daerah, agar Ketua Umun bisa dengan segera menindaklanjuti ke KPK guna penyelidikan serta pendalaman kasus ini.

“Sebab dugaan kasus gratifikasi itu benar terjadi pengaspalan di atas tanah milik Bupati Halmahera Tengah, sehingga hal ini menguat atas dugaan keterlibatan Bupati, karena tanahnya yang menuju nusliko park, Bupati membeli dari masyarakat.

“Kami juga mencatat ada sejumlah nama dalam dugaan keterlibatan kasus gratifikasi, yang diduga pula melibatkan Bupati Halmahera Tengah, tutupnya. (Rosa)

READ  Proyek Masjid Rp941 Juta di Maliforo Mangkrak, Anggaran Diduga Sudah Cair 100 Persen.

Share :

Baca Juga

Daerah

TAK HANYA DISOROTI, PIHAK APH DIMINTA PERIKSA KONTRAKTOR DAN PPK.

Daerah

Pelayanan RSUD Weda Menuju Akreditasi Dinilai Bobrok.

Daerah

β€œBanjir dan Pencemaran Adalah Pesan, Bukan Sekadar Genangan”.

Daerah

Heboh Dana Sosialisasi Kebakaran Rp 300 Juta, Tak Ada LPJ, Nama Salah Satu Kabid Mengemuka. Dana Sosialisasi Kebakaran Rp 300 Juta, Tak Ada LPJ, Nama Salah Satu Kabid Mengemuka.

Daerah

Pemda Halmahera Tengah Perlu Kolaborasi Dorong Perluasan Areal Pelabuhan Weda.

Daerah

Proyek Drainase Maliforo Dinilai Janggal: Titik Ambruk Justru Dibiarkan.

Daerah

Kadis DPMPTSP, Buka Bimtek dan Sosialisasi Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).

Daerah

Pembangunan Drainase di Desa Persiapan Ake Ici Disorot Warga: Jalan Raya Berantakan, Pembersihan Terabaikan.

You cannot copy content of this page