Senin, 18 Desember 2023.20:45 WIT.
HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID. Proyek aspirasi atau disebut pokok pikiran (pokir), jatah anggaran pembangunan yang menjadi aspirasi anggota dewan (anggota DPRD) pada daerah pemilihannya saat ini menjadi
sorotan.
Menurut Sekretaris Tim Investigasi, Pokir tak lebih dari “penitipan proyek” dan telah menjadi rahasia umum yang dikerjakan oleh pihak ketiga serta disinyalir adanya intervensi hingga tiap titipan proyek Pokir dikerjakan oleh pendukung dan keluarga anggota DPRD.
Olehnya itu, trendnya adalah, pokir bagian dari uang proyek yang tidak dikelola secara langsung oleh anggota DPRD, akan tetapi dikelola oleh pihak ketiga yang dekat dengan anggota DPRD, coba telusuri berapa paket Pokir yang di kelola oleh pihak ketiga, dan siapa saja pihak ketiga, baik itu jenis proyek penunjukan langsung (PL) maupun lewat proses lelang/tender, harapnya.
Berdasarkan penulusuran Pers Tipikor. Id, adanya pelaksanaan pokir disinyalir menyimpang. Seperti adanya uang fee dari pihak ketiga untuk oknum dewan yang memiliki pokir berupa persentase dari total kontrak pekerjaan, hal tersebut bukan lagi rahasia, bahkan tak tanggung-tanggung disinyalir terjadi proses jual beli proyek pokir di kalangan DPRD Halmahera Tengah ke pihak ketiga.
Bukan hanya itu, ada juga karena jatah Pokir itu nominalnya besar, maka di perkecil sehingga bisa terbagi-bagi ke siapa saja yang dekat dengan DPRD tertentu.
Padahal kalau kita telisik terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota Dewan dalam hal proyek pekerjaan hasil Pokir, DPRD hanya sebatas mengawal serta mengawasi hingga proyek Pokir tersebut benar-benar dikerjakan, tidak sebagai eksekutor atau mengintervensi pelaksanaan proyek Pokir dengan menunjuk atau menyiapkan pihak ketiga, apalagi tiap paket menggunakan APBD bukan duit pribadi dewan”.
Buktinya di Tahun 2023 anggaran Pokir yang ter-realisasi di sejumlah OPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berfariasi.
Dimana, setiap anggota DPRD mendapatkan jatah seperti Rp.1,2 Miliar sampai dengan Rp. 3,4 Miliar. Bayangkan saja, berapa total Pokir dari dua puluh anggota DPRD.
Salah satu anggota DPRD ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Anggota DPRD itu jiga mengatakan, yang jelas dianggaran perubahan ada sebagian anggota DPRD dapat, sendangkan yang lain sudah tidak dapat, ungkap anggota DPRD yang namanya enggan dipublish.
Bukti lain, usulan Pokir DPRD 2024 pada masing-masing OPD:
Dinas Pekerjaan Umum, dengan total usulan Pokir sebanyak 56 Item. Dinas Pertanian sebanyak 13 item. Dinas Pendidikan sebanyak 22 item. Dinas Perikanan sebanyak 15 item. Sekretariat DPRD sebanyak 9 item Perkim sebanyak 4 item. Perindagkop dan UMKM sebanyak 1 item, Bappeda sebanyak 2 item. Dinas Kesehatan sebanyak 1 item. Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 3 item.
Jumlah total 125 item usulan pokir DPRD Halmahera Tengah, bebernya.
Lanjut Rusli, olehnya itu kami berharap kepada Aparat Penegak Hukum agar bisa menulusuri Pokir DPRD, sebab praktik pengelolaan saat ini sangat bertentangan, tegasnya. (Rosa).
