Senin, 14 September 2026.22:33 WIT
HAL-TENG, PERS TIPIKOR. ID— Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah turun langsung ke Kecamatan Patani Utara untuk memastikan bantuan pertanian yang disalurkan pemerintah tidak sekadar sampai kepada penerima, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kunjungan kerja yang berlangsung pada 10–12 September 2026 tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya bantuan komoditas pala dan kelapa Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah.
Kunjungan dipimpin Koordinator Komisi II, Hi. Sakir Ahmad, S.Sos., bersama Ketua Komisi II Lukman Esa, S.IP., Wakil Ketua Nofiyanti Anwar, S.I.K., Sekretaris Ibrahim Layn, serta anggota Zulkifli Alting, Devi Dodi Diantoro, S.TP., dan Moh. Rohadi Do Iskandar.
Rombongan turut didampingi staf Sekretariat DPRD dan berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Patani Utara serta kelompok tani penerima bantuan.
Dalam monitoring tersebut, Komisi II meninjau langsung kondisi bantuan sekaligus menyerap informasi dari masyarakat penerima. Langkah ini dilakukan untuk melihat kesesuaian bantuan di lapangan sekaligus mengetahui kebutuhan yang masih dihadapi kelompok tani.
Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bibit yang diterima masyarakat secara umum berada dalam keadaan baik. Kondisi tersebut menjadi catatan positif dalam pelaksanaan program bantuan pertanian di wilayah Patani Utara.
Namun, di balik kondisi bantuan yang dinilai baik, masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendukung. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan bronjong untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah pertanian.
Berdasarkan penyampaian kelompok tani, kebutuhan bronjong di Kecamatan Patani Utara mencapai sekitar 1.000 rol. Aspirasi tersebut menjadi salah satu catatan Komisi II dalam melihat kebutuhan masyarakat secara langsung di lapangan.
Komisi II menilai keberhasilan program pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan bibit. Sarana pendukung juga menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengelola lahan dan mengembangkan komoditas pertanian secara optimal.
Selain memantau bantuan pala dan kelapa, Komisi II juga melakukan monitoring terhadap kelompok pangan, khususnya tanaman jagung. Dari hasil kunjungan, tercatat sejumlah kelompok penerima yang tersebar di beberapa desa.
Di Desa Tepeleo terdapat satu kelompok pangan. Desa Batu Dua memiliki dua kelompok, sementara Desa Pantura Jaya memiliki lima kelompok pangan. Sedangkan di Desa Maliforo terdapat satu kelompok yang telah menerima bantuan bibit.
Monitoring juga dilakukan di wilayah Kicene, Desa Gemia, terhadap kegiatan program yang bersumber dari APBN Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya tercatat bantuan sebanyak 220 sak bibit tanaman, dengan satu kelompok penerima yang beranggotakan sekitar 25 orang.
Berbagai temuan dan aspirasi tersebut menjadi bahan evaluasi Komisi II DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD akan mendorong perangkat daerah terkait agar kendala yang ditemukan di lapangan dapat mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.
Komisi II juga menekankan pentingnya pengawasan secara berkelanjutan. Bantuan pertanian tidak cukup hanya dipastikan tersalur kepada penerima, tetapi perlu diikuti pendampingan dan evaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan kelompok tani.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pertanian.
Hasil monitoring di Kecamatan Patani Utara selanjutnya menjadi bagian dari bahan evaluasi DPRD dalam mengawal program pembangunan sektor pertanian agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
(Editor: Rosa)
