Jum’at, 21 Agustus 2026.13:16 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Hampir Rp8,1 triliun anggaran daerah dikelola Kabupaten Halmahera Tengah dalam kurun empat tahun. Angka sebesar itu bukan sekadar deretan nominal dalam dokumen APBD. Di baliknya terdapat pilihan tentang berapa besar anggaran dialokasikan untuk aparatur, operasional pemerintahan, pembangunan fisik, pendidikan, perumahan, hingga perlindungan sosial masyarakat.
Dari sekitar Rp1,76 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp1,85 triliun pada 2024, mencapai sekitar Rp2,52 triliun pada 2025, kemudian berada pada kisaran Rp1,8 triliun hingga Rp1,97 triliun pada 2026, struktur APBD Halteng memperlihatkan perubahan komposisi belanja dari tahun ke tahun.
Ketika empat tahun anggaran tersebut disandingkan, muncul sejumlah angka yang menarik untuk dibaca publik.
Ada belanja pegawai yang mencapai ratusan miliar rupiah. Ada belanja barang dan jasa dengan nilai besar. Pada saat yang sama, tersedia anggaran untuk belanja modal, Rumah Layak Huni, beasiswa, insentif ibu hamil dan menyusui, lansia, serta kelompok masyarakat rentan.
Empat tahun, empat potret anggaran. Inilah wajah APBD Halteng ketika angka-angkanya dibedah.
2023: APBD Rp1,76 Triliun
Pada 2023, total pendapatan daerah dirancang sekitar Rp1,76 triliun.
Belanja operasional berada di kisaran Rp899,9 miliar. Sementara belanja pegawai dalam rancangan awal tercatat sekitar Rp323,3 miliar, kemudian setelah perubahan APBD menjadi sekitar Rp301,6 miliar.
Di sisi lain, belanja modal dalam rancangan awal mencapai sekitar Rp680,2 miliar.
Dua angka tersebut memperlihatkan bahwa pada 2023, belanja modal mendapat ruang yang cukup besar dalam struktur anggaran, berdampingan dengan kebutuhan belanja operasional pemerintahan.
Pada sektor perumahan, program Rumah Layak Huni (RLH) periode 2023–2024 memiliki anggaran kumulatif sekitar Rp159,19 miliar untuk target pembangunan 1.994 unit rumah.
Sementara anggaran beasiswa berada di kisaran Rp19 miliar per tahun.
2024: Belanja Pegawai Rp458,26 Miliar
Memasuki 2024, postur APBD meningkat menjadi sekitar Rp1,85 triliun.
Salah satu angka yang mengalami perubahan besar terdapat pada belanja pegawai. Nilainya mencapai sekitar Rp458,26 miliar.
Jika ditempatkan bersama belanja barang dan jasa, nilai kedua kelompok belanja tersebut berada di atas Rp1 triliun.
Angka tersebut menjadi bagian penting dalam membaca struktur APBD 2024, karena berada berdampingan dengan berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pada sektor pendidikan, anggaran beasiswa masih berada di kisaran Rp19 miliar.
Program RLH juga terus berjalan sebagai bagian dari target pembangunan rumah layak huni periode 2023–2024.
2025: APBD Menembus Rp2,52 Triliun
Tahun 2025 menjadi titik tertinggi dalam rangkaian empat tahun tersebut.
Setelah perubahan, postur APBD Halteng berada di sekitar Rp2,52 triliun.
Pada tahun yang sama, belanja pegawai dan belanja barang/jasa mencapai sekitar Rp835,28 miliar.
Jika angka tersebut dibandingkan dengan belanja modal infrastruktur fisik yang berada pada sekitar Rp327,75 miliar, terdapat selisih sekitar Rp507,53 miliar.
Dengan kata lain, berdasarkan angka anggaran tersebut, nilai belanja pegawai dan barang/jasa sekitar 2,55 kali belanja modal infrastruktur.
Perbandingan inilah yang menjadi salah satu bagian penting dalam membaca struktur APBD Halteng 2025.
Di sektor perumahan, anggaran Rp103,20 miliar dialokasikan untuk pembangunan 418 unit Rumah Layak Huni.
Program sosial lainnya juga memperoleh alokasi.
Sebanyak 2.687 ibu hamil dan menyusui tercatat mendapatkan program insentif dengan anggaran sekitar Rp6,96 miliar.
Sementara bantuan bagi 5.974 jiwa kelompok rentan, yang mencakup penyandang disabilitas, yatim piatu, janda dan lansia, mencapai sekitar Rp27,93 miliar.
2026: Perlindungan Sosial Mendapat Ruang Lebih Besar
Memasuki 2026, postur APBD berada pada kisaran Rp1,8 triliun hingga Rp1,97 triliun.
Pada tahun ini, sejumlah program perlindungan sosial memperoleh alokasi yang lebih besar.
Insentif bagi 3.335 ibu hamil dan menyusui mencapai sekitar Rp23,61 miliar.
Sementara insentif bagi 3.257 lansia mencapai sekitar Rp19,54 miliar.
Di sektor pendidikan, anggaran beasiswa meningkat hingga sekitar Rp31,5 miliar–Rp32 miliar.
Program Rumah Layak Huni memperoleh sekitar Rp47,95 miliar untuk pembangunan 183 unit rumah.
Di sisi lain, belanja pegawai masih berada pada angka sekitar Rp361,43 miliar.
Dengan demikian, struktur APBD 2026 memperlihatkan dua kelompok angka yang sama-sama besar: belanja pegawai yang tetap berada pada kisaran ratusan miliar rupiah dan peningkatan alokasi pada sejumlah program sosial.
Empat Tahun dalam Satu Pandangan
Jika empat tahun anggaran tersebut diletakkan berdampingan, gambaran besarnya menjadi lebih mudah dibaca.
2023: APBD sekitar Rp1,76 triliun, belanja operasional Rp899,9 miliar, belanja pegawai setelah perubahan Rp301,6 miliar, dan belanja modal awal sekitar Rp680,2 miliar.
2024: APBD sekitar Rp1,85 triliun, belanja pegawai Rp458,26 miliar, sedangkan belanja pegawai bersama barang dan jasa berada di atas Rp1 triliun.
2025: APBD sekitar Rp2,52 triliun, belanja pegawai dan barang/jasa sekitar Rp835,28 miliar, sementara belanja modal infrastruktur sekitar Rp327,75 miliar.
2026: APBD berada pada kisaran Rp1,8–Rp1,97 triliun, belanja pegawai sekitar Rp361,43 miliar, beasiswa sekitar Rp31,5–Rp32 miliar, RLH Rp47,95 miliar, insentif ibu hamil dan menyusui Rp23,61 miliar, serta insentif lansia Rp19,54 miliar.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa besarnya APBD tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai pos yang harus dibagi untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta program yang diarahkan langsung kepada masyarakat.
Dari Rp19 Miliar Beasiswa Menjadi Rp32 Miliar
Salah satu perubahan yang menarik terlihat pada sektor pendidikan.
Pada periode sebelumnya, anggaran beasiswa berada di kisaran Rp19 miliar per tahun. Pada 2026, nilainya meningkat hingga sekitar Rp31,5 miliar–Rp32 miliar.
Artinya, terdapat kenaikan sekitar Rp12,5 miliar hingga Rp13 miliar dibandingkan angka sekitar Rp19 miliar.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa alokasi pendidikan melalui program beasiswa mendapat ruang anggaran yang lebih besar pada 2026.
Rumah Layak Huni Capai 2.906 Unit
Program Rumah Layak Huni juga menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membaca belanja yang diarahkan kepada masyarakat.
Untuk periode 2023–2024, anggaran kumulatif RLH mencapai sekitar Rp159,19 miliar dengan target 1.994 unit.
Pada 2025, dialokasikan sekitar Rp103,20 miliar untuk 418 unit.
Kemudian pada 2026, sekitar Rp47,95 miliar dialokasikan untuk 183 unit.
Secara keseluruhan, hingga 2026 tercatat sekitar 2.906 unit Rumah Layak Huni dalam rangkaian program tersebut.
Ketika Angka APBD Disandingkan
Dari 2023 hingga 2026, APBD Halteng memperlihatkan perubahan kapasitas sekaligus perubahan komposisi belanja.
Tahun 2023 menunjukkan besarnya ruang belanja operasional dan modal. Tahun 2024 memperlihatkan peningkatan belanja pegawai. Tahun 2025 menjadi titik tertinggi postur APBD sekaligus memperlihatkan perbedaan nilai antara belanja pegawai dan barang/jasa dengan belanja modal infrastruktur.
Sementara 2026 memperlihatkan peningkatan pada sejumlah program perlindungan sosial dan pendidikan, meskipun belanja pegawai tetap berada pada angka ratusan miliar rupiah.
Rangkaian tersebut menjadi penting karena APBD pada akhirnya bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga mengenai bagaimana ruang fiskal dibagi antara kebutuhan aparatur, operasional pemerintahan, pembangunan fisik, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial.
Deretan angka tersebut pada akhirnya berbicara sendiri. Publik berhak mengetahui bagaimana hampir Rp8,1 triliun APBD Halteng dialokasikan dari tahun ke tahun—mulai dari belanja aparatur dan operasional pemerintahan hingga pembangunan fisik, pendidikan, perumahan, dan program sosial masyarakat.
Biarlah publik membaca, mencermati, dan menilai sendiri bagaimana pengelolaan APBD Halmahera Tengah selama empat tahun tersebut, berdasarkan angka dan data yang tersaji. Sebab, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan uang publik yang pengelolaannya menjadi bagian penting dari kepentingan masyarakat.
Membaca Anggaran, Membuka Data, Mengawal Kepentingan Publik.
(Editor: Rosa)
