Kamis, 16 Februari 2026.16:48 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID— Ketua PPMW-Jakarta (Rayhan Hito) secara terbuka merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Tengah untuk membubarkan PD Fagogoru Maju Bersama (FMB) yang dinilai tidak menunjukkan kinerja sehat dan justru berpotensi merugikan keuangan daerah.
Melalui rilis yang di terima Pers Tipikor.id. Sikap tegas ini disampaikan berdasarkan data yang beredar dalam pemberitaan dan temuan audit. Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Halmahera Tengah tercatat mengucurkan penyertaan modal sebesar Rp2.177.755.000 kepada PD FMB dalam empat tahap pencairan: 26 Maret 2024 sebesar Rp984.000.000, 3 Juni 2024 sebesar Rp313.000.000, 24 Juli 2024 sebesar Rp520.755.000, dan 18 Oktober 2024 sebesar Rp360.000.000. Namun di sisi lain, perusahaan daerah tersebut mengalami kerugian sebesar Rp1.325.500.000 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi Rp2.197.000.000 pada tahun 2024.
Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan informasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan, PD FMB belum pernah diaudit secara independen sejak berdiri pada 2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam temuan yang diberitakan menyoroti bahwa penyertaan modal tetap diberikan meskipun perusahaan terus merugi dan belum memiliki laporan audit independen yang memadai. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketua PPMW-Jakarta menilai bahwa jika kerugian tahun 2024 bahkan lebih besar dari total penyertaan modal yang diberikan pada tahun yang sama, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi secara serius. “Ini bukan lagi soal untung atau rugi bisnis biasa, tetapi menyangkut uang rakyat. Jika perusahaan daerah tidak mampu menunjukkan tata kelola yang sehat dan tidak pernah diaudit secara independen, maka pembubaran menjadi opsi rasional untuk menyelamatkan APBD,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam rapat koordinasi yang melibatkan KPK pada Oktober 2024 sebagaimana diberitakan, muncul rekomendasi agar perusahaan yang terus merugi dan membebani daerah perlu dipertimbangkan untuk dibubarkan. Hal ini semakin memperkuat urgensi evaluasi total terhadap keberadaan PD FMB.
Sebagai representasi mahasiswa Halmahera Tengah di Jakarta, Rayhan Hito menegaskan bahwa sikap ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial. Mahasiswa tidak anti terhadap BUMD, tetapi menolak pembiaran terhadap kebijakan yang tidak efektif dan berpotensi menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Pemerintah daerah diminta bersikap terbuka kepada publik, melakukan audit menyeluruh, serta mengambil keputusan tegas demi menjaga integritas keuangan daerah.
“Jika audit independen menunjukkan perusahaan ini tidak memiliki prospek yang jelas dan terus merugi, maka pembubaran adalah langkah berani yang menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat,” tutup Ketua PPMW-Jakarta. (Editor: Rosa).
