Kamis, 18 September 2025.22:52 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID – Mengungkap fakta baru yang cukup menggelitik terungkap dari dokumen realisasi belanja modal per 31 Desember Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2024. Seluruh entitas pelaksana anggaran tercatat menunjukkan selisih nol antara belanja modal dan belanja modal LRA.
Secara teori, Belanja Modal (aset) dicatat ketika aset benar-benar ada, sementara Belanja Modal LRA dicatat berdasarkan kas yang sudah dibayarkan. Karena beda pendekatan, biasanya akan muncul selisih, meski kecil. Namun di Halteng, semua laporan menunjukkan selisih = 0.
Fenomena ini jarang terjadi dan patut menjadi perhatian, karena bisa jadi pencatatan dibuat terlalu “sempurna” atau ada penyesuaian angka agar sesuai kas.
Jika memang faktual, pencatatan Halteng bisa disebut rapi dan sesuai. Namun dalam praktik akuntansi pemerintahan, hampir mustahil semua unit kerja tidak memiliki selisih, apalagi dengan transaksi senilai Rp539,53 miliar.
Berdasarkan data rinci:
- 17 OPD – misalnya: Dinas Pendidikan: Rp53.290.351.010 Dinas PU dan Penataan Ruang: Rp352.430.648.546 Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan OPD lain semuanya selisih 0.
- 8 Bagian Sekretariat Daerah – termasuk Bagian Umum dan Perlengkapan: Rp4.930.100.000, serta Bagian Protokol, Ekonomi, Hukum, dan lainnya juga selisih 0.
- 10 Kecamatan – seperti Kecamatan Patani: Rp133.168.400, Kecamatan Gebe: Rp207.548.800, Kecamatan Weda Tengah: Rp125.389.091, Kecamatan Patani Utara: Rp91.745.300, dan seluruhnya identik, selisih 0.
Akumulasi akhir:
- Total belanja modal: Rp539.531.104.349
- Total belanja modal LRA: Rp539.531.104.349
- Selisih: 0
Fenomena selisih nol seragam di 35 unit kerja Halteng bukan sekadar catatan teknis, tetapi patut menjadi sorotan serius. Angka yang terlalu sempurna menimbulkan pertanyaan: apakah pencatatan ini benar-benar mencerminkan kondisi riil, atau sekadar penyesuaian di atas kertas?
Ketika keuangan publik berbicara dengan angka-angka yang terlalu rapi, justru di situlah kritik harus dimulai. Dalam logika transparansi, kesempurnaan absolut sering menyimpan tanda tanya.
“Apakah kesempurnaan laporan keuangan Halteng ini benar-benar rapi, atau justru rapuh?”. (Editor: Rosa).
