Kamis, 10/02/2022.
𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝 HALTENG – Progres pekerjaan proyek preservasi ruas jalan Weda-Sagea Kabupaten Halmahera Tengah provinsi Maluku dengan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN ) 2021, dinilai tidak sesuai bestek.
Hal ini diketahui karena masyarakat juga mengawasi, baik itu proyek APBD dan juga proyek APBN, karena tiap proyek yang ada bersumber dari Pajak yang dibayar oleh rakyat.
Dari hal itu, Wakil Sekretaris KNPI Halmahera Tengah Rusli Ishak menuturkan: “Proyek pekerjaan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) wilayah Maluku Utara, dalam satuan kerja (Satker) pada Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara – PPK 2.2. Yang di anggarkan senilai Rp 43.573.070.000, saat ini menjadi sorotan publik”, tuturnya.
Menurutnya lagi, “ada hal yang sangat miris terkait proyek preservasi jalan Weda-Sagea karena di temukan titik kordinat tidak sesuai, dan ada kejanggalan yang di buat, bahkan sangat amburadul, juga terkesan asal jadi”, ujarnya.
Kata dia, “ada beberapa temuan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut yang terindikasi tidak sesuai, sebagaimana yang ada di Rencana Anggaran Belanja (RAB) khususnya. Dan perjanjian kontrak kerja”.
“Dari temuan di lapangan, item pekerjaan yang ditengarai tidak sesuai rencana awal di dalam Perjanjian Kontrak Kerja, karena Papan Proyek pekerjaan jalan itu berada di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wede, namun titik kordinat Hotmix berada di perempatan kilo meter tiga (3) menuju kecamatan weda tengah”, ucapnya.
“Dengan pekerjaan seperti itu, diduga raibnya volume jalan kurang lebih 2 kilo meter itu ada perintah pejabat daerah yang dengan sengaja mengalihkan sebagian volume pekerjaan balai jalan itu kedalam kota weda”, tuturnya.
Lebih lanjut dibutuhkan pengawasan yang lebih maksimal dari beberapa Stakeholder yang berkompeten. Baik dari DPRD Halmahera Tengah, Polda Maluku Utara, Kejati Maluku Utara, Polres Halmahera Tengah, Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, sebab segala sesuatu yang berdampak pada kerugian negera, pihak-pihak terkait menjadi penentu agar kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak terkait senantiasa tetap terjaga”, harapnya.
Katanya lagi, “untuk diketahui setiap proyek Negara bersifat Collective Collegial wajib hukumnya, semua pihak harus bekerja bersama – sama. Dan resiko apapun yang terjadi, semua harus ikut bertanggung jawab. Karena proyek Negara adalah amanah dari masyarakat”, tutupnya (Rosa).
