Selasa, 8 Agustus 2023. 23:25 WIT.
HALTENG PERS TIPIKOR-ID.
Pengelolaan pungutan retribusi dengan dokumen Surat Tanda Setor (STS), dan bukti setor, Buku Kas Umum bendahara penerimaan serta rekening koran kas daerah menjadi perhatian publik.
Pasalnya, terungkap bukti menujukan bahwa penyetoran pendapatan retribusi oleh bendahara penerimaan dinas perhubungan ke kas daerah sebesar Rp. 104.450.000,00,-
Namun yang sangat miris, diketahui terdapat penerimaan yang tidak di catat dan tidak disetor ke kas daerah dengan bukti pada empat item retribus:
- Bukti penerimaan retribusi kepelabuhanan yang dikenakan atas jasa tambat dan labuh KMP Arar serta tiket masuk perorangan dengan tarif sebesar Rp.1.000,00,- .
Berdasarkan bukti penerimaan berupa jasa perhitungan tambat dan labuh, serta kwitansi pembayaran buku penerimaan juru pungut diketahui bukti penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp. 23.794.200,00,-. Namun demikian, bendahara penerimaan hanya mencatat pada Buku Kas Umum sebesar Rp.16.650.000,00,- sehingga terdapat penerimaan pajak yang tidak dicatat dan tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp.7.144.200,00,- - Bukti penerimaan pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal merupakan penerimaan dari penyewaan kios papan kayu yang berada di lingkungan terminal weda.
Bukti hasil temuan dengan membandingkan antara kartu pembayaran yang disimpan oleh pedagang dengan Buku Kas Umum penerimaan diketahui terdapat perbedaan antara retribusi yang dibayarkan penyewa kios papan kayu, sehingga diperoleh informasi bahwa selama tahun 2022 yang bersangkutan telah membayar retribusi sebesar Rp.11.460.000,00,- sedangkan pada Buku Kas Umum penerimaan hanya dicatat sebesar Rp. 11.200.000,00,-
Olehnya itu, berdasarkan informasi tersebut terdapat penerimaan yang tidak dicatat dan tidak di setorkan ke kas daerah sebesar Rp. 260.000,00,-
- Bukti penerimaan retribusi pelayanan tempat khusus parkir merupakan penerimaan dari sewa lahan parkir. Dengan perjanjian sewa menyewa lahan parkir ditentukan dengan tarif perbulan sebesar Rp.2.500.000,00,- dengan jangka waktu satu tahun.
Berdasarkan bukti penerimaan berupa kwitansi pembayaran, diketahui bahwa penerimaan atas sewa lahan parkir yang dibayarkan oleh penyewa hanya sebanyak 11 kali dengan nilai sebesar Rp. 27.500.000,00,-
Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara penerimaan diketahui bahwa pada bulan Maret 2022 pihak penyewa tidak melakukan pembayaran.
Olehnya itu hasil pemeriksaan pada Buku Kas Umum penerimaan dan kwitansi pembayaran diketahui bahwa retribusi pelayanan tempat parkir dicatat pada Buku Kas Umum penerimaan sebesar
Rp. 32.500.000,00,- sedangkan pada kwitansi pembayaran hanya sebesar Rp. 27.500.000,00,- berdasarkan data tersebut terdapat kelebihan atas penerimaan pada retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebesar Rp.5.000.000,00,-
- Bukti berdasarkan perda nomor 5 tahun 2020, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan atas penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, penempatan dan penataan atas penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dan menjaga kenyamanan dan ketertiban. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berasal dari pedangang yang menyewa kios petak kayu di lahan parkir Pasar Fidijaya dan parkir kenderaan roda dua maupun roda empat. Berdasarkan Buku Kas Umum penerimaan, diketahui bahwa penerimaan retribusi penyediaan parkir di tepi jalan umum sebesar
Rp. 44.100.000,00,- hasil pemeriksaan pada buku penerimaan, konfirmasi dengan juru pungut dan para pedagang yang menyewa kios petak kayu di Pasar Fidijaya, diketahui bahwa penerimaan retribusi sebesar Rp.79.280.000,00,- yang terdiri atas penerimaan dari juru pungut yang disetorkan ke bendahara penerimaan sebesar Rp. 58.400.000,00,- dan penerimaan pedangang kios petak kayu di pasar fidijaya sebesar Rp. 20.880.000,00,- berdasarkan data tersebut terdapat penerimaan yang tidak dicatat dan tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp.35.180.000,00,-
Berdasarkan uraian diatas maka total penerimaan yang tidak di setorkan ke kas daerah sebesar Rp. 37.584.200,00,-
Maka retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 29.159.200,00,-
Dari permasalahan tersebut, tim investigas meminta kepada Penjabat Bupati Ir. Ikram Malan Sangadji agar meminta pertanggujawaban Dinas terkait, harap ketua tim investigasi Hendro Said Gege.
“Ini juga perlu adanya atensi Aparat Penegak Hukum sehingga cara-cara seperti ini tidak lagi terjadi dikemudian hari, tutupnya. (Rosa).
