Selasa, 9 Juni 2026. 17:24 WIT.
HALTENG, PERS TIPIKOR.ID – Proses penyaluran bantuan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Tengah mulai menuai sorotan. Berdasarkan informasi yang diterima media Pers Tipikor.id, warga mempertanyakan transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa relawan yang terlibat dalam kegiatan penyaluran bantuan belum mendapatkan penjelasan resmi mengenai mekanisme pembayaran, besaran hak yang akan diterima, maupun dasar perhitungan yang digunakan. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan relawan yang telah terlibat langsung dalam proses distribusi bantuan kepada masyarakat.
Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, total anggaran yang digunakan dalam kegiatan penyaluran bantuan tersebut hingga kini juga belum diketahui secara terbuka. Belum terdapat penjelasan mengenai besaran anggaran, sumber pendanaan, maupun rincian penggunaannya selama kegiatan berlangsung.
Bahkan, sejumlah warga mengaku mengalami kesulitan saat hendak mengambil bantuan. Berdasarkan keterangan yang diterima Pers Tipikor id, selama kurang lebih tiga hari terakhir gudang logistik BPBD yang berada di Desa Moriala tidak lagi dijaga atau dilayani oleh petugas logistik BPBD. Aktivitas pembagian bantuan disebut hanya dilakukan oleh relawan yang berada di lokasi.
Kondisi tersebut memunculkan keluhan dari masyarakat penerima bantuan. Pasalnya, ketika warga datang untuk memperoleh informasi maupun mengambil bantuan, tidak terdapat petugas BPBD yang dapat memberikan pelayanan ataupun penjelasan terkait mekanisme penyaluran bantuan yang sedang berjalan.
Situasi ini semakin memunculkan pertanyaan terkait aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Terlebih, berdasarkan penulusuran Pers Tipikor.id, anggaran kegiatan penyaluran bantuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp3,2 miliar. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari BPBD mengenai besaran anggaran yang digunakan maupun rincian peruntukannya.
Untuk memperoleh penjelasan, Pers Tipikor.id telah berupaya mengonfirmasi Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Halmahera Tengah terkait sistem pembayaran relawan, keberadaan petugas logistik di gudang bantuan Desa Moriala, serta total anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terlebih lagi, kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan.
Sejumlah relawan berharap BPBD Halmahera Tengah dapat segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pembayaran, besaran anggaran, serta pertanggungjawaban kegiatan penyaluran bantuan.
Transparansi dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memastikan seluruh proses berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Editor: Rosa)
