Home / Daerah / Nasional / Regional

Kamis, 6 Februari 2025 - 00:46 WIB

Dinilai Kabur, Tok! Tidak Dapat Diterima, PHPU Elang-Rahim Ditolak Mahkamah Konstitusi.

Kamis, 06 Februari 2025.01:31 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR ID
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah yang diajukan kubu paslon Edi Langkara-Abd Rahim Odeyani.

Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dengan didampinggi delapan hakim MK lainnya.  Dalam sidang, MK menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima.

Putusan dibacakan setelah Majelis Hakim menilai permohonan yang diajukan tidak jelas atau kabur. “Dengan mengadili pokok permohonan Perkara Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo, Rabu (5/2/2025) malam.

Majelis Hakim menyatakan tidak terdapat keraguan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau kabur atau obscuur, kata Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempertimbangkan pokok permohonan serta jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Dengan putusan ini, perkara sengketa Pilkada Halmahera Tengah tidak dilanjutkan penanganannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Perlu diketahui, Pasangan Elang-Rahim selaku Pemohon, menggugat hasil Pemilihan dengan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon nomor urut 3, Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. (Rosa).

READ  Himbauan Ketua Nahdlatul UlamaHalmahera Tengah Jelang Ramadhan 1446 H / 2015 M.

Share :

Baca Juga

Daerah

Program Rumah Layak Huni (RLH) Tak Tuntas, Fungsi DPRD di Pertanyakan.

Daerah

IKM Halmahera Tengah Kutuk Pengibaran Bendera RMS di Wilayah Gemaf, Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas.

Daerah

Kejari Halteng Sosialisasikan Program Jaksa Garda Desa dan Aplikasi Jaksa Jaga Desa 2025.

Daerah

Penyaluran BLT dan Insentif Sosial di Desa Waleh Dirangkaikan Layanan Kesehatan Gratis.

Daerah

Diduga, Dua Orang Berstatus ASN Halmahera tengah Diperiksa.

Daerah

Praktisi Hukum Tegaskan: Bendahara Pemegang Kunci Kasus Uang Hilang di Halteng.

Daerah

Ketua DPRD Halteng Hadiri Peresmian Kantor Perwakilan TNI AU di Desa Were.

Daerah

Dua Termin Sudah Cair: Proyek Humas Halteng Diambang Sorotan Hukum.

You cannot copy content of this page