Home / Daerah / Hukrim / Nasional / Regional

Selasa, 21 November 2023 - 22:25 WIB

Aparat Penegak Hukum Dinilai Tak Berani Usut Pembangunan Gedung Kesenian.

Selasa, 21November 2023.23:19 WIT.

HAL-TENG PERS TIPOKOR-ID. Proyek Pembangunan Gedung Kesenian Kota Weda Kabupaten Halmahera Tengah saat ini terhenti.

Menurut Husen Ismail Direktur Lsm Gele-gele, proyek yang dibangun mengunakan anggaran APBD tahun 2022 sebesar Rp.15.674.000.000,00 sampai dengan saat ini terhenti, akan tetapi tidak dilirik oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diperiksa, ungkapnya. (21/11).

Sebenarnya ada apa dengan Proyek yang dikerjakan oleh CV. ANUGERAH FASAD SEJATI sehingga semua pihak diam dan tak berani untuk berkomentar, ujarnya.

Anak muda yang satu ini juga mempertanyakan apakah ada sisa uang yang belum dibayarkan ke pihak kontraktor hingga sampai tahun 2023 imbasnya pembangunan gedung Kesenian tersebut belum dapat dilanjutkan hingga selesai. Gedung menjadi terbengkalai, tanya dia.

Menurut Sekretaris Investigasi Rusli Ishak, selain di tahun 2022 dianggarkan untuk proyek tersebut senilai Rp. 15 Miliar lebih, di Tahun 2021 Pemerintah Daerah Halmahera Tengah juga menganggarkan lewat anggaran APBD dengan pekerjaan proyek
Rehabilitasi Berat Gedung Kesenian Weda senilai Rp.1.271.000.000,00,-

Olehnya itu, pihak Inspektorat di harapkan untuk melakukan pemeriksaan/audit volume dan
menghitung ulang item-item yang ada di dalam kontrak. 

Selain, itu kata Sekretaris Tim Investigasi proyek ini seharusnya sudah ada perhatian APH, tegasnya.

Kabag Ekbang Kabupaten Halmahera Tengah, saat dikonfirmasi sampai dengan berita ini tepublish pihaknya belum memberikan komentar.
Sebaliknya juga pihak kontraktor belum bisa di hubunggi. (Rosa).

READ  Tokoh Pemuda Menegaskan, Aparat Penegak Hukum Harus Swiping Senjata Tajam Ditiap Kos-kosan.

Share :

Baca Juga

Daerah

Munadi Kilkoda Tegas Tolak Tambang Gamping di Weda Utara: Keselamatan Manusia Nomor Satu.

Daerah

Hak Warga Terkatung-katung, DPRD Halteng Siapkan Rapat Khusus Bongkar Persoalan Lahan.

Daerah

Pengembalian Uang Tak Hapus Unsur Pidana, Rustam Ismail Kritik Pernyataan Kabag Umum.

Daerah

Bimtek Tahap Satu, Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Daerah

PENJABAT BUPATI DIMINTA BENTUK TIM, USUT TAMBANG NIKEL ILEGAL.

Daerah

KPK Jangan Kemasukan Angin Dengan 10 Ijin Usaha Pertambangan Ilegal (IUP) Yang Ada Di Halmahera Timur

Daerah

Gete Valve Jebol, Layanan Air Bersih PDAM Halteng Terganggu di Sejumlah Wilayah.

Daerah

Rp4,3 M Kelebihan Bayar, Kasus Jalan Sif–Palo Jadi Bola Panas Penegakan Hukum.

You cannot copy content of this page