Selasa, 26 Agustus 2025.00:26 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID – Dalam logika neoliberalisme (pasar bebas–perdagangan bebas), pilar utamanya adalah privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi. Dalam konteks pendidikan, sejak Indonesia masuk dalam GATS, negara seakan diwajibkan melepaskan tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan.
Namun, yang terjadi di Halmahera Tengah justru berbeda. Melalui kebijakan Bupati Ikram M. Sangadji, Wakil Bupati Ahlan Jumadil, dan Sekda Bahri Sudirman, Pemda Halteng mengambil peran penting dalam menjamin pendidikan generasi muda dengan memberikan dukungan studi S1, S2, hingga S3.
Hal-hal baik seperti ini patut diapresiasi dan didukung, sebab negara/pemerintah memang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.
Ke depan, bukan hanya sektor pendidikan yang harus diperhatikan. Bantuan rumah layak huni, program bagi ibu hamil, bantuan untuk lansia, pangan murah, dan layanan kesehatan gratis juga harus menjadi prioritas. Demikian pula, Pemda Halteng dituntut berani memberikan sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang merusak lingkungan, merampas tanah rakyat, dan menindas buruh.
Setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat harus diapresiasi, apalagi jika hal itu menjadi upaya melawan logika neoliberalisme. Tetapi, jika ada kebijakan yang merugikan rakyat Halmahera Tengah, kritik harus tetap disampaikan. Masih banyak persoalan serius yang perlu menjadi perhatian, mulai dari ekspansi dan eksploitasi alam oleh perusahaan tambang, kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja yang menimpa buruh, hingga masalah upah murah.
(Penulis: Ali Akbar Muhammad)
(Editor: Rosa)
