Jumat, 23 Mei 2026. 19:39 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Menanggapi isu yang ramai diberitakan sejumlah media terkait dugaan pemecatan massal sebagai dampak kebijakan pemangkasan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh sejumlah perusahaan tambang, termasuk PT Weda Bay Nickel (WBN), Pers Tipikor.id melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Tengah, Fauzan Anshari, melalui pesan WhatsApp.
Dalam keterangannya, Fauzan memastikan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pembaruan data pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan laporan resmi seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah, mulai dari Weda Tengah hingga Pulau Gebe.
“Kami update tiap hari data PHK selama tiga tahun terakhir dari laporan semua perusahaan tambang dari Weda Tengah sampai Pulau Gebe sampai hari ini,” tulis Fauzan melalui pesan WhatsApp kepada Pers Tipikor.id, Jumat (23/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan langkah mitigasi khusus bagi tenaga kerja lokal yang terdampak akibat penyesuaian RKAB.
Menurutnya, pekerja lokal yang terdampak akan diikutsertakan dalam program pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate dengan fokus pada peningkatan kompetensi teknis seperti teknisi listrik dan otomotif.
“Kami mitigasi khusus untuk tenaga kerja lokal yang terkena dampak RKAB. Mereka akan kami ikutkan pelatihan di BLK Ternate untuk mendapat kompetensi khusus seperti teknisi listrik dan otomotif. Setelah itu kami berikan bantuan alat agar mereka bisa menjadi tenaga kerja mandiri,” jelasnya.
Selain pelatihan, Fauzan menyebutkan bahwa khusus kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), telah disiapkan skema penyesuaian tenaga kerja secara bertahap.
“Untuk IWIP ada skema penyesuaian. Pekerja mining dialihkan ke sektor industri secara bertahap dan tetap memprioritaskan pekerja lokal,” katanya.
Berdasarkan data sementara yang masuk ke Disnakertrans, jumlah tenaga kerja terdampak hingga saat ini tercatat mencapai 1.075 orang.
“Data update sementara sesuai laporan baru 1.075. Perusahaan yang close project yakni PT Hilcon site Lelilef dan Pulau Gebe, serta PT Presisi di sektor mining sebagian. Kami update terus tiap hari data ini sesuai laporan dari perusahaan,” ungkap Fauzan.
Meski angka tersebut cukup signifikan, Disnakertrans menegaskan langkah mitigasi terus diperkuat agar tenaga kerja lokal tetap memperoleh peluang kerja baru maupun kesempatan berwirausaha secara mandiri.
Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan terhadap seluruh perusahaan tambang akan terus dilakukan guna memastikan setiap kebijakan penyesuaian operasional tidak mengabaikan hak-hak pekerja lokal di Kabupaten Halmahera Tengah. (Editor: Rosa).
