Home / Daerah / Nasional / Regional

Rabu, 10 Desember 2025 - 15:24 WIB

Ketua BPD Gemia Diduga Jadi Target Penganiayaan yang Disetting Pj Kades saat Monev DPMD.

Rabu, 10 Desember 2025.16:21 WIT.

HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Tensi antara Pemerintah Desa Gemia dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memanas setelah mencuat dugaan upaya penganiayaan yang disetting terhadap Ketua BPD Desa Gemia Mustakim Hi. Djen.

Peristiwa itu disebut terjadi pada Minggu, 7 Desember 2025, di area kebun warga saat berlangsungnya pendampingan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan anggaran desa tahun 2024–2025 oleh tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Tengah.

Informasi yang diterima Pers Tipikor dari korban menyebutkan, rencana penganiayaan itu diduga melibatkan Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Gemia, Alfian Faruk, bersama sejumlah aparat desa. Kejadian tersebut dinilai janggal dan diduga telah diatur sejak awal proses pendampingan.

Ketua BPD selaku korban memaparkan bahwa pada Monev pertama di dalam desa, staf desa yang semestinya mendampingi justru tidak hadir. Namun saat pemeriksaan bantuan perkebunan di area kebun warga, tiba-tiba dua staf desa muncul dan situasi memanas hingga korban merasa terancam.

“Kasus ini sudah saya laporkan ke Polsek setempat. Kami berharap proses hukum ditegakkan karena apa yang terjadi bukan insiden biasa, tapi sudah mengarah pada rencana penganiayaan,” tegas Ketua BPD Gemia.

Korban juga meminta agar pihak berwenang segera turun tangan demi memastikan transparansi serta keadilan dalam pengelolaan dana desa, terlebih karena insiden ini muncul di tengah pemeriksaan anggaran tahun 2024 dan 2025.

Hingga berita ini diturunkan, Pers Tipikor belum dapat mengkonfirmasi dari Pj Kepala Desa Gemia maupun pihak Polsek Patani. (Editor: Rosa)

READ  On The Spot: Sosialisasi Operasi Patuh Kieraha 2026, Polres Halmahera Tengah Edukasi Pengendara di Weda.

Share :

Baca Juga

Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Tengah Gelar Monitoring dan Evaluasi di Seluruh Satuan Pendidikan

Daerah

Perintah Kapolda Tak Digubris, Truk Galian C Bebas Suplai Proyek Break Water Weda.

Daerah

Selain Tak Terurus Dari 2023, Proyek Ini Disinyalir Tanpa Pengawasan Dinas Terkait.

Daerah

Orang Tua Korban KDRT, Tak Puas Dengan Putusan Persidangan Kode Etik.

Daerah

“Laut Bukan Sekadar Isu: Ini Soal Hidup Seluruh Masyarakat Halmahera Tengah”.

Daerah

Truk Tanpa Terpal Masih Marak, Dishub Halteng Tegaskan Penertiban Sesuai UU LLAJ.

Daerah

Salah Satu Sorotan Komisi III DPRD Halmahera Tengah, Ke Kadis PUPR, Terkait Proyek Proyek Multi Years.

Daerah

KPK Diminta Periksa Pokir DPRD Halmahera Tengah.

You cannot copy content of this page