Sabtu, 18 Oktober 2025.13:06 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Halmahera Tengah kembali menyedot perhatian publik. Berdasarkan data yang diperoleh Pers Tipikor.id, sedikitnya enam paket proyek peningkatan jalan hotmix tahun anggaran 2025 menelan total nilai kontrak sekitar Rp118,356 miliar atau 4,73 persen dari total APBD Rp2,5 triliun.
Keenam paket tersebut tercatat dalam arsip pengadaan dan publikasi resmi tahun berjalan, dengan penyedia sebagai berikut: • PT Garuda Satria Langit — nilai kontrak sekitar Rp29,692 miliar
• PT Sako Bintang Cendrawasih — nilai kontrak sekitar Rp20 miliar
• PT Liberty Citra Cakrawala — nilai kontrak sekitar Rp25 miliar
• CV Pulau Kokoya — nilai kontrak sekitar Rp13,872 miliar
• CV Dodoro Pantai Indah — nilai kontrak sekitar Rp14,817 miliar
• CV Pilar Nusantara Prima — nilai kontrak sekitar Rp14,975 miliar
Dengan total nilai mencapai Rp118,356 miliar, proyek-proyek ini menjadi salah satu pos belanja modal terbesar di sektor infrastruktur fisik Halmahera Tengah tahun 2025. Namun, di balik besarnya alokasi dana, publik mulai mempertanyakan mutu pelaksanaan di lapangan.
Seorang sumber ketika dikonfirmasi langsung Pers Tipikor.id menegaskan bahwa proyek peningkatan jalan berbeda dari pembangunan baru, sebab menuntut kehati-hatian teknis tinggi. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdapat komponen penting yang wajib dikerjakan agar jalan bertahan lama, antara lain:
• Pengupasan aspal lama (milling/scarifying) untuk memastikan lapisan lama yang retak atau menggelembung dibuang sebelum dilapisi baru.
• Perbaikan dan pemadatan ulang Lapis Pondasi Atas (LPA) jika struktur bawah sudah melemah.
• Penyiraman tack coat (aspal emulsi) agar lapisan lama dan baru menempel sempurna.
• Penggunaan material agregat dan campuran hotmix sesuai spesifikasi AC-BC dan AC-WC dengan ketebalan sesuai RAB. • Perbaikan bahu jalan dan drainase agar tidak terjadi genangan air yang mempercepat kerusakan permukaan.
“Kalau aspal lama tidak dikeruk dengan benar, atau tack coat disiram asal-asalan, maka lapisan baru pasti cepat retak. Ini sudah sering terjadi di proyek-proyek sebelumnya,” ujar sumber yang memahami teknik jalan kepada Pers Tipikor.id, Jumat (17/10).
Pengawasan terhadap volume, ketebalan lapisan aspal, dan mutu material menjadi sangat krusial. Setiap pengurangan volume berarti potensi kerugian keuangan negara. Warga berhak ikut mengawasi pekerjaan — mulai dari LPA hingga lapisan hotmix akhir — agar tidak terjadi penyimpangan spesifikasi.
Beberapa indikasi yang patut diwaspadai antara lain:
- Overlay dilakukan tanpa milling, hanya menutup permukaan lama tanpa perbaikan struktur bawah.
- Tack coat disiram tidak sesuai volume standar.
- Ketebalan hotmix di bawah spesifikasi RAB.
Jika pola semacam ini terulang, jalan yang baru diaspal pun berpotensi rusak kembali dalam hitungan bulan, padahal anggaran yang digunakan mencapai ratusan miliar rupiah.
“Jangan sampai masyarakat baru menikmati jalan beberapa bulan, sudah muncul retakan dan gelombang,” kata sumber lain yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dengan nilai Rp118 miliar atau 4,73 persen dari APBD, proyek jalan hotmix 2025 sejatinya wajib diawasi, sebab tanpa pengawasan mutu, transparansi, dan komitmen pelaksanaan teknis sesuai RAB, maka setiap proyek justru berpotensi menjadi sumber kebocoran anggaran.
Karena itu, Aparat Penegak Hukum (APH) — baik Kejaksaan maupun Kepolisian — diminta bersikap tegas dan proaktif mengawasi jalannya proyek, mulai dari tahapan pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan. Pengawasan hukum yang lemah hanya akan membuka ruang praktik mark up, pengurangan volume, dan manipulasi pekerjaan yang merugikan keuangan negara. (Editor: Rosa).
