Selasa, 7 Oktober 2025.00:54 WIT.
HAL-TENG, PERS TIPIKOR.ID — Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi sektor paling rawan praktik korupsi di Indonesia.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat peluncuran SPI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1), menegaskan bahwa risiko penyalahgunaan di sektor PBJ mencapai 99 persen di pemerintah daerah dan 97 persen di kementerian/lembaga.
Beberapa temuan mencolok dalam survei ini menunjukkan betapa rawannya sektor PBJ:
- 49% responden menilai pemenang vendor sudah diatur sebelumnya,
- 56% menilai kualitas barang tidak sesuai harga,
- 38% menilai hasil pengadaan tidak memberi manfaat,
- 71% menyebut adanya praktik nepotisme, dan
- 46% mengaku adanya gratifikasi dari vendor kepada penyelenggara negara.
Temuan nasional ini menjadi sorotan serius di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Di tengah upaya membuka ruang usaha bagi putra-putri lokal, muncul dugaan pungutan atau tagihan tidak resmi dalam pelaksanaan proyek pemerintah, baik pada proyek penunjukan langsung (PL) maupun proyek yang melalui proses lelang.
Beberapa kontraktor lokal mengaku mendapat tekanan yang menimbulkan beban tambahan di luar ketentuan resmi.
Dugaan pungutan muncul pada penerbitan dokumen kontrak hingga proses pencairan.
Salah satu kontraktor menyebut melalui pesan WhatsApp bahwa pada paket PL senilai kurang lebih Rp200 juta, ia harus membayar biaya tambahan Rp300 ribu saat pengambilan Surat Perintah Membayar (SPM), serta membayar kurang lebih Rp2 juta untuk mendapatkan salinan kontrak.
Kontraktor lain menegaskan, dugaan pungutan juga terjadi saat pengambilan SPM, di mana saya diminta menyerahkan potongan tambahan sekitar 2 persen untuk mengambil nomor SPM. Praktik serupa disebut terjadi pada tahapan penerbitan berita acara pemenang lelang.
“Coba telusuri di ULP, PUPR, Perkim, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan. Di situ semua ada proyek, dan diduga modusnya hampir sama, ini terjadi sudah bukan rahasia di kalangan kami selaku kontraktor”, kata salah satu sumber yang enggan disebut identitasnya.
Berikut yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah, Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024 menunjukkan pencegahan korupsi di sektor PBJ Pemkab Halteng masih rendah. Area PBJ hanya memperoleh 38,92 persen dari bobot 13 persen, dengan rincian:
- Pelaksanaan Pengadaan: 56,24%
- Pengendalian PBJ Strategis: 0%
- Independensi UKPBJ: 0%
Artinya, data ini menunjukkan bahwa pengawasan dan tata kelola PBJ belum berjalan optimal.
Ironisnya, dugaan pungutan ini muncul di tengah kebijakan pemerintah daerah yang telah memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) cukup besar. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada celah bagi oknum untuk memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. Jika dibiarkan, kebijakan membuka peluang usaha bagi putra-putri lokal hanya menjadi slogan, sementara praktik pungutan dan penyimpangan di sektor pengadaan tetap terbuka lebar.
Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), didesak segera menindaklanjuti dugaan permintaan di luar mekanisme resmi.
Penguatan sistem pengawasan PBJ menjadi sangat krusial agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pers Tipikor.id akan terus memantau dan melakukan investigasi lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keterbukaan informasi publik. Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pungutan belum dapat dikonfirmasi ke pemerintah daerah. (Editor: Rosa)