Halteng. Tipikor.id Channel Youtube

Home / Daerah / Hukrim / Nasional / Regional

Selasa, 21 Maret 2023 - 23:00 WIB

ADA APA? REALISASI BELANJA PEGAWAI MENJULANG.

Rabu, 22 Maret 2023.

HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID.
Besaran belanja tidak langsung pegawai di lingkup Pemkab Halmahera Tengah diduga ada permainan.

Terungkap bukti jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.175.008.737.322,00 atau mencapai 92,87% dari anggarannya sebesar
Rp.188.451.822.501,07.

Bahkan, Realisasi Belanja Pegawai tersebut naik sebesar Rp.111.105.014,00 atau 0,06% dari realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2019, pada hal tidak ada penambahan pegawai PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) di tahun 2020, ungkap sekretaris tim investigasi Perskpktipikor. Com Rusli Ishak.

Lanjutnya, harusnya kalau ada kenaikan pada belanja pegawai berarti juga ada penambahan  pegawai PNS dan pegawai PTT, ujarnya.

Olehnya itu, DPRD harus meminta data pegawai PNS dan PTT agar bisa mengkaji data tersebut, sehingga belanja pegawai bisa terkontrol. “Hal ini harus diseriusi”, harapnya.

Berikut lagi, bukti lain terkait  dengan Belanja Pegawai tahun 2020 ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp.171.606.252.501,07 terrealisasi sebesar Rp.160.639.433.822,00 sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp.161.722.186.808,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.11.650.570.000,00 terrealisasi sebesar

Rp. 9.498.105.000,00 sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp.9.807.442.500,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.3.550.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp.3.250.000.000,00
sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp.3.052.425.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.1.645.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp.1.621.198.500,00
sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp.315.578.000,00
Maka Total Belanja Pegawai di tahun 2020 sebesar Rp. 188.451.822.501,07 terrealisasi sebesar Rp. 175.008.737.322,00 sedangkan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp.174.897.632.308,00

Masih lanjutnya lagi, ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Sebab bisa diduga ada permainan yang tidak sehat terjadi pada belanja pagawai, tegasnya. (Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

Kejaksaan Halmahera Tengah Bidik Proyek Perumahan Tahun 2018.

Daerah

Penyertaan Modal Ke Perusahaan Daerah (Perusda) Di Era Mantan Bupati Dan Wakil Bupati Wajib Diaudit

Daerah

Orang Tua Korban KDRT, Tak Puas Dengan Putusan Persidangan Kode Etik.

Daerah

Pengurus BEM dan Mahasiswa Faklutas Ekonomi Perkuat Solidaritas Lewat Bukber.

Daerah

“Terkait Batas Wilayah Halteng-Haltim, Mantan Pj IMS dan Mantan Ketua DPRD Halteng Didesak Untuk Diproses”.

Daerah

Serapan ADD Tahap Satu Desa Palo Kecamatan Patani Timur Terkesan Kabur.

Daerah

Kabid Kedaruratan dan Logistik, Yusri Talabudin; Surat Penetapan Surat Tanggap Darurat Sudah Ada.

Daerah

Diduga Kepala Desa Wairoro Indah Menghapus Program Gotong Royong, Pemukiman Warga Terendam Banjir Akibat Hujan Deras.  

You cannot copy content of this page