Kamis, 10/03/2022.
πππππππ.π’π HALTENG – Sejumlah akademisi Maluku Utara angkat bicara terkait pernyataan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara pada saat sambutan peresmian gedung PAUD Percontohan dan penyerahan SK Penegrian 14 TK dan PAUD, Rabu (23/2/2022).
Dalam pernyataan yang mengaku tidak membutuhkan guru dalam kontentasi pemilihan Kepala Deaerah (Pilkada) 2024 nanti.
Dari hal itu menuai sorotan maupun kritikan berbagai kalangan baik itu masyarakat juga akademisi.
Terlepas dari semua itu akademisi UNIBRA Indra Abidin Spd Mpd pun angkat bicara, dia menyayangkan pernyataan seorang pemimpin kepala daerah seperti itu.
Harusnya selaku kepala daerah dalam memberikan pernyataan harus terukur, dan tidak melahirkan penafsiran-penafsiranyan liar dari berbagai pihak, terutama masyarakat.
Sebab menurutnya, pernyataan seperti itu bagi seorang pemimpin tidak terlihat ada kedewasaan, ujarnya.
Tambahnya lagi, harusnya Edi Langkara jeli bahwa guru/kepala sekolah juga bagian dari masyarkat. Menurutnya apa yang di perjuangkan oleh para guru dalam menyampaikan aspirasi itu adalah bagian dari hak para guru.
Olehnya itu, sekretaris Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan – Fakultas Ilmu Pendidikan (Pusaka-FIP) Unibrah Tidore itu juga menambahkan, akan lebih baik jika Bupati Halteng mengetahui dampak dari pernyataan yang diucapkan. “Jangan sampai hanya kerena tidak mempertimbangkan perjuangan guru dua tahun belakangan dengan proses pembelajaran yang tidak mudah karena pandemi berpengaruh pada penerapan kebijakan di sektor pendidikan,” tambahnya.
Lebih jauh, Indra mengaku perjuangan guru selama masa pandemi Covid-19 ini tidaklah mudah. βSaya kira guru sudah berjuang karena pandemi belakangan ini, dan kita jangan buat masalah. Mereka membutuhkan dukungan kita semua,” tentangnya sembari menyarankan agar bupati Halteng melakukan pendekatan persuasif itu lebih baik. “Setidaknya itu yang dibutuhkan mereka saat ini,” tutupnya. (Rosa)