Halteng. Tipikor.id Channel Youtube

420 views

Home / Daerah / Nasional / Regional

Rabu, 4 September 2024 - 00:33 WIB

Menyikapi Terkait Viralnya Kejadian Didesa Sosowomo, Bawaslu Halteng, “Tindakan Ini Tidak Dapat Dibenarkan Apapun alasannya”.

Oplus_131072

Oplus_131072

Rabu, 04 September 2024. 01:29 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR ID.
Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah senantiasa aktif menghimbau agar ASN, TNI dan Polri untuk bersikap Netral. Bawaslu Halmahera Tengah dan jajaran ditingkat kecamatan hingga desa telah mensosialisasikan pentingnya netralitas ASN dalam pilkada tahun 2024.

Terkait dengan Maraknya pemberitaan termasuk salah satunya, Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang dalam kegiatannya Penyaluran Insentif Bagi Ibu hamil, ibu menyusui dan Lansia dengan menggunakan Spanduk Bergambar Salah satu Bakal Calon Bupati Halmahera Tengah sangat disesalkan.

Kata Munawar Wahid, Anggota Bawaslu (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), bagi Bawaslu, tindakan itu tidak etis apalagi yang bersangkutan tidak lagi sebagai Penjabat Bupati dan saat ini akan mencalonkan diri sebagai bupati Halmahera Tengah.

“Tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Apapun alasannya. Sebagai ASN harus tahu diri, Nertal dalam bersikap agar terlihat beretika dan berwibawa” tandas Munawar

Bawaslu segera menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN ini. Apabila berakibat pada pelanggaran Etik maka akan kami rekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dan apabila ada indikasi Pidana Pemilihan maka akan diproses sebagaimana ketentuan berlaku, tulis Munawar. (Rosa).

Share :

Baca Juga

Daerah

Pihak Kejati Dan Polda Malut, Diminta Periksa Sejumlah Kadis DPKP.

Daerah

“PROYEK INI DISNYALIR RUGIKAN NEGARA”.

Daerah

Peduli Kemanusiaan, Enam Orang IRT, Tiga Hari Galang Dana Terkumpul Rp.20.300.000,-

Daerah

Di Konfirmasi Terkait Tumpukan Uang Kurang Lebih 1 Miliar, Pj kades Sidanga Memilih Bungkam.

Daerah

Tangkapan Percakapan Layar Group WhatsApp Diduga Kepala Desa Loleo Tak Netral.

Daerah

PENGGELAPAN RETRIBUSI TAHUN 2022 DINAS PERHUBUNGAN MENJADI PERHATIAN PUBLIK.

Ekonomi

Molornya Waktu Pencoblosan, Ribuan Pemilih Tidak Tersalur Haknya.

Daerah

Polda Malut Diminta Periksa Proyek Normalisasi Kali Yefetu.

You cannot copy content of this page