Home / Daerah / Hukrim / Nasional / Regional

Selasa, 8 Agustus 2023 - 21:04 WIB

MENCUAT!!! KASUS KELEBIHAN BAYAR SPPD DILINGKUP PEMKAB HALMAHERA TENGAH.

Selasa, 8 Agustus 2023.21:45 WIT.

HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID.
Terungkap bukti!!!! mencuatnya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan kelebihan bayar tahun anggaran 2022 harus menjadi perhatian.

Kasus dengan bukti kelebihan bayar perjalanan dinas di dua belas SKPD miliaran rupiah akibat lemahnya sisi pengawasan, ujar Sekretaris Tim Investigasi Perskpktipikor. Com. (8/8).

Menurut Sekretaris Tim Investigasi Rusli Ishak, bukti dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas dengan biaya sebesar Rp.1.005.643.350,00,- bebernya.

“Bagi kami, ini semua dikarenakan lemahnya sisi pengawasan, olehnya itu, sisi ini harus lebih di perketat, harapnya.

Ia menekankan pentingnya ketelitian dan kepatuhan seluruh SKPD pada Pemerintah Daerah Halmahera Tengah dalam menggunakan anggaran, khususnya dalam belanja perjalanan dinas. Tentunya jangan lagi bertanya, karena kami tim investigasi tetap mengawal dan melacak setiap pengunaan anggaran dari Pemerintah Daerah, jelasnya.

“Kami tetap mengawal langkah pencegahan terhadap indikasi korupsi seperti belanja perjalanan dinas dan sejumlah kegiatan Pemerintah Daerah lainnya”.

Menurutnya, bukti dari kelebihan pembayaran SPPD terdapat pada dua belas SKPD Halmahera Tengah seperti: Dinas perikanan, Dinas perhubungan, Bagian pemerintahan, Dinas perikanan
Dinas sosial, Dinas pertanian,
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas kominfo, Dinas pengendalian penduduk, KB dan P3A, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, serta Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagi kami, ini ada dugaan dengan indikasi sengaja.
Olehnya itu, permasalahan tersebut mengakibatkan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota tidak dapat diyakini kewajaran harganya.

Permasalahan tersebut disebabkan, mantan Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara belum menetapkan peraturan Bupati yang memedomani peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang harga satuan regional.

“Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengawal temuan ini, harapnya”.
Dengan demikian tentunya hal ini disinyalir telah menyalahi aturan, tutupnya. (Rosa).

READ  "Lebih Dari 70% Dikuasai Satu Rekanan, DPRD Sorot Dugaan Pola Monopoli".

Share :

Baca Juga

Daerah

Ucapkan Terima Kasih Untuk Presiden RI dari Trans Waleh, Timur Indonesia.

Daerah

Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Syukuran Peringati Hari Kejaksaan RI Ke – 79

Daerah

Perusakan di Goa Bokimaruru, Polisi Baru Bertindak Enam Hari Kemudian.

Daerah

Sius Soroti Keterbukaan Data: Publikasi Terlambat Jadi Titik Kelemahan OPD, Sudah Diserang Baru Buka-Bukaan.

Daerah

Nuansa Lebaran Masih Terasa, Kepala BKPSDM Halteng Arman Alting Gelar Open House.

Daerah

Panwaslu Patani Telusuri Pembagian Sembako Dari Tim Sukses Salah Satu Paslon Bupati/Wabup.

Daerah

Isu Liar, Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) ke IMS-ADIL Adalah Bohong.

Daerah

PLT Kadis Perhubungan Halteng Bantah Ada Penarikan Mobil Dinas.

You cannot copy content of this page