Kamis, 22 Mei 2025.15:39 WIT.
HAL-TENG PERS TIPIKOR.ID – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan 20 unit Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun anggaran 2023. Proyek yang tersebar di berbagai desa ini masing-masing bernilai Rp150 juta.
Namun, pelaksanaan proyek tersebut kini menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Halmahera Tengah, Aswar Salim, ketika dikonfirmasi menghimbau agar OPD pelaksana kegiatan fisik, khususnya yang menggunakan sistem Penunjukan Langsung (PL), berlaku adil dan tidak memberikan ruang dominasi kepada satu rekanan saja.
“Setiap proyek harus dibagi secara proporsional dan adil kepada para pelaku usaha lokal. Komisi III akan mengawal dan memastikan tidak ada monopoli atau kongkalikong dalam penunjukan rekanan,” tegas Aswar, Kamis (22/5).
Berdasarkan data kontrak dan bukti SP2D yang diperoleh Pers Tipikor.id, proyek ini dikerjakan oleh 3 penyedia, yaitu CV….CV …dan CV…Masing-masing paket dibiayai melalui dua termin pembayaran.Berikut data yang diperoleh dari dokumen kontrak dan SP2D mencatat rincian proyek sebagai berikut:
1. Desa Kotalo, Weda Timur Cv…….Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02013/BUD/X/2023. 2. Desa Were, Weda CV ….. Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02015/BUD/X/2023. 3. Desa Fidi Jaya, Weda Cv….. Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02014/BUD/X/2023. 4. Desa Sidanga, Weda CV …. Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02016/BUD/X/2023. 5. Desa Woekob, Weda Tengah Cv……Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02017/BUD/X/2023. 6. Desa (tidak disebutkan), Weda Timur Cv……Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02018/BUD/X/2023. 7. Desa (tidak disebutkan), Patani Cv…..Nilai Kontrak: Rp150.000.000bSP2D: 02019/BUD/X/2023. 8. Desa Tepeleo, Patani Utara Cv…..Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02020/BUD/X/2023 9. Desa Dote, Weda Timur Nilai Kontrak: Rp150.000.000CV ….SP2D: 02021/BUD/X/2023. 10. Desa Kobe Kulo, Weda Tengah Cv…. Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02022/BUD/X/2023. 11. Desa Gemaf, Weda Utara Cv……Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02023/BUD/X/2023. 12. Desa Nusliko, Weda Cv…..Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02024/BUD/X/2023. 13. Desa Woejerana, Weda CV …..Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02025/BUD/X/2023. 14. Desa Dote, Weda Timur Cv…..Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02026/BUD/X/2023. 15. Desa Mesa, Weda Timur Cv……Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02027/BUD/X/2023. 16. Desa Kiya, Weda Utara Cv…..Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02028/BUD/X/2023. 17. Desa Sagea, Weda Utara Cv… Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02029/BUD/X/2023. 18. Desa Fritu, Weda Utara CV …. Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02030/BUD/X/2023. 19. Desa Kobe, Weda Tengah CV …..Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02031/BUD/X/2023. 20. Desa Wedana, Weda CV ….. Nilai Kontrak: Rp150.000.000 SP2D: 02032/BUD/X/2023.
Menariknya, sebagian besar proyek ditangani oleh CV…….., yang mengerjakan setidaknya 15 dari 20 paket. Konsentrasi proyek pada satu rekanan dengan angka kisaran lebih dari 70% ini patut dikaji lebih lanjut dari aspek kompetisi, pemerataan pelibatan pelaku usaha lokal, serta aspek keadilan, jelas salah satu sumber internal saat bincang.
Sumber juga menegaskan DPRD pada umumnya dan terkhusus Komisi III harus mendalami mekanisme penunjukan yang dilakukan oleh DPKPP, kalau sudah seperti ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek fisik melalui PL, jelasnya.
Pemerataan rekanan bukan hanya soal keadilan, tetapi juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. (Editor: Rosa).
